Politik sebagai Tindakan

Politik sebagai Tindakan:
Studi Pemikiran Aristotelian Hannah Arendt


Abstrak
Tulisan ini mencoba meletakkan bangunan filsafat politik Hannah Arendt di atas landasan sebuah antinomi yang telah digagas filsuf zaman antik, Aristoteles, dalam karyanya "Politics": oikos dan polis, ‘yang nonpolitis’ dan ‘politis’. Dari sanalah gagasan orisinal Arendt muncul, di antaranya tentang vita activa, yakni konsepsi kerja, karya, tindakan. Pandangan Aristotelian Arendt menampik beberapa filsuf seperti Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes, Max Weber, dan Carl Schmitt. Filsuf perempuan ini menganggap bahwa politik mengandaikan komunikasi, dialog, dan partisipasi para pelakunya. Tindakan politis baginya bukanlah tindakan strategis, melainkan wicara di ruang publik mengenai kepentingan bersama. Politik kekerasan (kediktatoran, otoritarianisme) merupakan akibat pemaknaan politik sebagai tindakan strategis, monolog, atau perilaku politik yang ditangani dengan mentalitas kerja (animal laborans) maupun karya (homo faber). Menurutnya, budaya politik harus dibangun dalam kerangka politik dialog dan gagasan, politik pluralitas dan kesetaraan.

Kata-kata kunci: vita activa (kerja, karya, tindakan), oikos, polis, politis dan nonpolitis, tindakan strategis, tindakan politis, wicara, politik dialog




Pendahuluan
Sampai saat ini politik selalu dipahami sebagai tindakan strategis, seperti pada konsep Niccolò Machiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679), Max Weber (1864-1920), atau Carl Schmitt (1888-1985). Tindakan politis dianggap sebagai sebentuk pemaksaan kehendak oleh penguasa terhadap obyek kekuasaannya dengan cara apapun. Pemegang kedaulatan adalah siapapun yang mampu menentukan dalam keadaan darurat, sehingga situasi kacau-balau dan hiruk-pikuk politik selalu dibuat penguasa demi melanggengkan kekuasaannya. Kancah politik akhirnya kerap dinilai kotor dan negatif karena sikap-sikap manipulatif menjadi lumrah di dalamnya. Sementara itu para pelaku politik menjadi maklum dianggap tak ubahnya sebagai penyamun. Dalam kesadaran sebagai penyamun itu, homo homini lupus, bellum omnium contra omnes, clash of civilizations[1] menjadi bagian dari leksikon mereka dalam berpolitik.

Deskripsi di atas tentu mengernyitkan dahi setiap kita untuk kemudian bertanya: sedemikian bengiskah segala hal yang menyangkut politik itu? Adakah pemaknaan lain dari politik yang bertolak dari rasa keadilan dan bersandar pada kesetaraan manusia yang luput dari pemahaman para pelaku politik? Adalah Hannah Arendt (1906-1975), filsuf perempuan berdarah Yahudi yang merefleksikan politik dengan titik pandang berbeda. Arendt mengajarkan bagaimana seharusnya politik diejawantahkan: partisipasi dan aksi komunikasi warga dalam negara. Seturut dengan pandangannya, tindakan strategis justru tidak bersifat politis karena politik mengandaikan komunikasi, dialog, dan partisipasi para pelakunya. Gagasan politik filsuf ini memang menampik sederet filsuf besar pendahulunya: bersama Aristoteles ia mengkritik Plato, juga Karl Marx; membantah politik sebagai tindakan monolog dan menguak selubung idelogi yang berkecambah pada zamannya. Ia memang tidak melahirkan sistem pemikiran tersendiri, namun titik pandangnya mampu menyuguhkan cara berbeda untuk melihat dunia dan memahami persoalan-persoalan manusia.

Dalam tulisan ini, saya akan menguraikan politik sebagai tindakan dalam gagasan Hannah Arendt. Pemikirannya yang Aristotelian itu cukup berharga karena melihat politik secara lain dengan menjadikan sejarah masa lampau sebagai cermin. Terinspirasi dari sebuah aforisme penyair Perancis René Char, untuk kemudian mengutip Alexis de Tocqueville, baginya sejarah harus mampu menjadi pelita bagi arah masa depan agar kesadaran manusia tidak mengembara dalam gelapnya kabut. Saya mengawali tulisan ini dengan biografi Hannah Arendt, kemudian mengangkat konsepnya tentang tindakan yang merupakan pengaruh dari beberapa pemikir sebelumnya, dan mengurai analisanya tentang vita activa: kerja, karya, tindakan; lalu beranjak mengupas secara berturut-turut konsepsi Arendt yang Aristotelian tentang politik sebagai tindakan; pandangan politik Aristoteles dalam karyanya Politics; dan yang politis dan nonpolitis menurut Aristoteles dan Hannah Arendt. Akhirnya saya menutup dengan catatan singkat.

Biografi Hannah Arendt[2]
Terlahir di Linden, dekat Hannover, Jerman, pada 14 Oktober 1906, Arendt dibesarkan dalam keluarga Yahudi Jerman yang terdidik dan relatif liberal. Cukup wajar jika sejak masa kecilnya ia mampu mengambil jarak terhadap keyahudiannya dan tak jarang memiliki pandangan yang kontroversial. Salah satu buktinya adalah bukunya Eichmann in Jerusalem: Report on the Banality of Evil (1963) yang berkisah tentang pangadilan Adolph Eichman, seorang administratur pada masa Hitler. Eichmann in Jerusalem ia tulis berdasar pada liputannya sebagai jurnalis New Yorker atas peristiwa pengadilan Eichmann. Laporannya itu mengemukakan pendapat bahwa penumpasan orang-orang Yahudi oleh Hitler lebih banyak disebabkan oleh keterlibatan dan kesalahan kaum Yahudi Eropa sendiri. Suatu pandangan yang mengejutkan banyak kalangan.[3]

Masa kecil Arendt boleh dibilang malang. Ayahnya meninggal saat usianya menginjak tujuh dan ia harus menyaksikan kecamuk Perang Dunia I setahun kemudian. Setelah menyelesaikan Sekolah Menengahnya (Gymnasium), pada 1924 Arendt masuk Universitas Marburg mempelajari filsafat pada filsuf terkemuka Martin Heidegger (1889-1976) dan mendalami teologi pada teolog besar Protestan Rudolph Bultmann (1884-1976), selain juga mempelajari bahasa Yunani. Hubungan Arendt dengan guru filsafatnya melampaui hubungan antara guru dan murid, namun kelak renggang menyusul sikap dukungan Heidegger pada rezim Nazi.[4]

Di tahun 1925 Arendt melanjutkan studinya pada Edmund Husserl (1859-1938) di Freiburg i.B. Tetapi promosinya, atas usul Heidegger, dilakukan pada Karl Jaspers (1883-1969) di Heidelberg. Disertasinya yang mengangkat konsep cinta menurut St. Augustinus (Liebesbegriff bei Augustinus, 1929) merupakan antipoda bagi konsep Sein-zum-Tode Heidegger. Uniknya, Arendt menuliskannya dalam prosa yang Heideggerian, salah satu bukti pengaruh besar mantan guru dan kekasihnya itu. Pada 1929 Arendt hijrah ke Berlin dan menikahi Gunther Stern, seorang filsuf muda Yahudi. Di kota Berlin ini ia mulai menulis Rahel Varnhagen. The Life of Jewess yang diterbitkan pada 1958. Selama kekuasaan Nazi, sang suami, Stern, lari ke Perancis, sementara Arendt tetap bertahan di Jerman sambil terus melawan rezim itu lewat organisasi zionisme. Akan tetapi tak lama kemudian ia pun terpaksa hengkang dari Jerman. Ia eksil ke Praha, Genua, Jenewa, dan Paris. Di Paris ia masuk suatu organisasi zionisme untuk menolong para pengungsi Yahudi. Kota ini mempertemukannya dengan Walter Benjamin dan Raymond Aron.

1937 adalah tahun perceraian Arendt dari Stern, setelah setahun sebelumnya ia menjalin hubungan erat dengan Heinrich Blücher, seorang aktivis kiri politik Jerman. Kelak pada 1941 mereka berimigrasi ke New York, AS, beserta sang ibu. Di New York Arendt mengajar di salah satu perguruan tinggi sambil bekerja sebagai jurnalis. Di kota inilah ia bertemu Hermann Broch, seorang sastrawan dan filsuf yang meneliti fenomena psikosis massa.

Karya Arendt The Origin of Totalitarianism yang terbit pada 1951 membuat namanya mulai bersinar dan dikenal luas,[5] dan pada 1967 ia mulai mengajar di New School for Social Research, AS. Setahun kemudian ia menerbitkan Men in Dark Times (1968), dan esai-esai politiknya yang ia tulis dalam kurun tahun 60-an ia terbitkan dalam Crisis of Republic (1972). The Life of Mind (1978) adalah buku terakhirnya yang belum sempat rampung ditulis yang diterbitkan tiga tahun setelah wafatnya. Di AS ia menulis karya-karya terpentingnya yang lain: The Human Condition (1958) dan On Revolution (1963). Kedua karya tersebut, juga esai-esainya yang terkumpul dalam Between Past and Future (1961), menegaskan kepiawaiannya sebagai pemikir politik, dan menjadi bagian dari warisan yang sangat berharga dalam kancah teori politik.

Karya-karya Arendt yang lain (tersebar sebagai paper di jurnal atau bahan seminar) di antaranya “Thinking and Moral Considerations” (1971), “Civil Disobedience” (1970), “Reflections on Violence” (1969), “Reflections on Little Rock” (1959), “Philosophy and Politics” (1954), “The Concern With Politics in Recent European Philosophy” (1954), ”Karl Marx and the Great Tradition” (1953), “Totalitarian Elements in Marxism” (1952, karya yang tidak rampung), “Ideology and Terror” (1951), ”What is Existenz Philosophy” (1946). Pada 4 Desember 1975, Arendt yang perokok itu menghembuskan nafas terakhirnya akibat serangan jantung di flatnya di New York, saat ia tengah menghibur kolega-koleganya.

Konsepsi Tindakan“....Je ne peins pas l’être; je peins le passage.” “I do not show being; I show movement,” demikian Michel de Montaigne (1533-1592) dalam suatu karyanya, Pensée (Pemikiran). Interpretasi atas kata-kata bapak esai modern di atas dapat menunjukkan konsepsi tindakan menurut Hannah Arendt dalam karyanya The Human Condition. Menurutnya, tindakan manusia ibarat gerakan yang menakjubkan, tetapi sekaligus tidak terduga. Manusia bukan hanya tidak selalu mampu mengetahui dan mengontrol efek dari tindakannya, ia juga bahkan kerap kali tidak bisa menghentikan rangkaian tindakan yang muncul, begitu ia memulainya. Padahal tindakan, sekali dilakukan, tidak akan pernah dapat dibalikkan lagi. Manusia tidak akan pernah mungkin bisa kembali lagi ke keadaan sebelum tindakannya dilakukan.[6]

Pandangan Arendt tentang makna tindakan di atas dipengaruhi pemikiran Max Weber. Mengikuti Immanuel Kant (1724-1804), Weber berpendapat bahwa tindakan adalah ekspresi makna transendental pada perilaku yang dapat diamati. Dengan mengamati suatu tindakan, demikian Weber, makna transendental yang ada di balik tindakan itu akan terungkap, meski tidak secara menyeluruh.[7] Bagi sosiolog besar Jerman itu, tindakan dapat bersifat rasional dalam arti menggunakan sarana untuk menghasilkan tujuan tertentu (zweckrational—rasional-tujuan), atau dapat juga berarti sebagai upaya merealisasikan suatu nilai mutlak (wertrational—rasional-nilai), seperti tindakan yang berdasar pada norma-norma, rasa estetika, atau doktrin keagamaan yang diyakini. Tindakan juga dapat secara afektif, sebagian juga secara emosional, ditentukan oleh impuls-impuls emosional dan suasana hati, atau dapat berupa perilaku kebiasaan (traditional behaviour) sebagai ekspresi dari suatu adat istiadat yang telah tertata.[8]

Jauh berabad sebelum Weber, Aristoteles telah mengeksplorasi konsep tindakan dalam karyanya Nicomachean Ethics.[9] Dalam menelusuri apa yang dimaksud dengan kebajikan (aretê, virtue), Aristoteles menyingkap fenomena tindakan berikut deskripsinya. Menurutnya, kebajikan terkait erat dengan suasana emosi dan tindakan. Dalam karya etika yang mamut itu, Aristoteles mengurai panjang konsep-konsep tindakan, seperti tindakan sukarela (voluntary action), tindakan yang tidak diketahui pelakunya (ignorant action), tindakan berdasarkan pilihan (choice), keinginan (will), serta pembahasan mengenai gagasan dan harapan. Tidaklah sedikit untuk menyebutkan para pemikir yang menteorikan tindakan manusia. Donald Davidson adalah di antara pemikir kontemporer yang mengurai panjang tentang intensi dan tindakan manusia. Ia mengkaji secara cukup mendalam tema-tema tindakan: hubungan pikiran dengan tindakan; kebebasan bertindak; kelemahan kehendak; agensi; intensi.[10]

Setiap pemikir yang mengupas konsep tindakan seperti di atas memberikan sentuhan dari titik pandangnya dan seturut zamannya, seperti juga dilakukan Hannah Arendt. Dalam upaya menganalisa kondisi kemanusiaan modern, Arendt memandang bahwa kegiatan mendasar manusia terdiri dari dua bagian, yakni vita contemplativa dan vita activa. Vita contemplativa merupakan aktivitas mental yang meliputi berpikir (thinking), berkehendak (willing), dan mempertimbangkan (judging), sedangkan vita activa mencakup kerja (labor), karya (work), dan tindakan (action). Arendt menandaskan bahwa puncak pencapaian manusia bukanlah pada pemikiran (vita contemplativa), tetapi pada kehidupan yang aktif (vita activa).

Vita Activa: Kerja, Karya, Tindakan
Eksplorasi dan dedahan mendalam Hannah Arendt mengenai vita activa adalah benang merah pemikiran filsuf ini dalam karyanya The Human Condition, sekaligus menunjukkan kepiawaiannya sebagai pemikir politik yang orisinal. Dengan membedakan tindakan (praxis) dari membuat (poiesis), dengan menekankan kaitan kebebasan dan kemajemukan, serta melalui penekanan hubungan wicara dan ingatan, ia memberi arti politik dalam kerangka makna, identitas, dan nilai. Artikulasi itu mencerminkan kondisi manusiawi, wahana nontotaliter yang memungkinkan aktualisasi manusia sebagai warga negara dalam hidup bersama, dalam kemajemukan.

Arendt mengajak mempertimbangkan kembali kondisi kemanusiaan dari titik pandang pengalaman manusia saat ini, yang berkenaan dengan refleksi dan keprihatinan atas ketumpulan dan ketakmampuan manusia untuk berpikir kritis: suatu keberanian yang tanpa berpikir matang, kegundahan yang tak berpengharapan, persekongkolan dengan "kebenaran" kosong yang menjadi lumrah, kecenderungan pada kekerasan yang kian akrab. Pasif dan tidak kritis seperti ini di masa lalu telah menyeret bangsa manusia ke pengalaman tragis rezim totaliter. Adakah pengalaman tersebut mengajari manusia untuk merasa jera dan tak lagi mengulanginya? Arendt sangsi karena manusia cenderung memilih untuk abai pada sejarah. Ia pun terus berteriak mengingatkan agar manusia tidak sekali-kali melupakan sejarah. Pengalaman totalitarianisme, tukasnya, harus masuk dalam ingatan kolektif bahwa ia tidak boleh terulang kembali, dengan jalan selalu berupaya menghidupkan ruang publik dan mempertajam kesadaran kritis manusia. Singkatnya, filsuf ini mengajak memikirkan tentang apa yang manusia lakukan, dengan pertama-tama merefleksikan kegiatan mendasarnya: kerja, karya, dan tindakan.

Kerja menurut Arendt merupakan aktivitas manusia yang bersifat repetitif sebagai tuntutan agar ia bisa hidup. Laksana binatang, manusia harus memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasariah untuk hidup. Maka manusia disebut animal laborans yang mengkonsentrasikan diri pada eksistensinya, yaitu pada tubuh dan kodrat biologisnya. Sementara melalui karya manusia menghasilkan obyek dan dapat menguasai alam serta membebaskan diri dari ketertundukkan hewani. Karenanya ia disebut homo faber. Sebagai homo faber manusia menciptakan obyek yang berguna untuk dunia agar sesuai bagi habitat manusia. Homo faber menciptakan alat untuk mempermudah kerja dan melipatgandakan daya manusia. Karya merupakan upaya manusia menciptakan obyek-obyek yang berkenaan dengan ketidakalamiahan eksistensinya. Sedangkan tindakan adalah ‘kelahiran kembali’ manusia, karena dengan bertindak manusia menciptakan yang baru. Dalam tindakan manusia dapat mengungkapkan kebebasannya. Tindakan bersifat politis yang melibatkan ikhtiar bersama. Tindakan adalah sebuah aksi komunikasi antarmanusia yang mengandaikan kemajemukan sebagai faktisitas hidupnya di dunia.[11]

Politik sebagai Tindakan: Pemikiran Aristotelian Hannah Arendt
Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes dan Carl Schmitt adalah ‘tiga pendekar’ filsafat yang dikenal berasal dari ‘lembah hitam’, ‘wilayah gelap’ pemikiran. Sementara Jürgen Habermas (l.1929) yang tak sedikit berhutang pada Hannah Arendt, dan sebagaimana juga John Rawls (l.1926) pada Immanuel Kant, adalah di antara filsuf yang bertahta di atas ‘wilayah terang’ sebagai antipoda mereka. Klaim di atas bukan bermaksud mengunggulkan yang satu sekaligus merendahkan yang lain, namun semata-mata untuk meneropong pandangan antropologis mereka tanpa melupakan konteks sejarah dan pemikiran yang melatarinya: Machiavelli hidup di zaman Renaissance yang penuh konflik dan kecurigaan; Hobbes, yang dilahirkan secara prematur saat armada laut Spanyol siap menggempur London yang tak jauh dari kota kelahirannya, menganggap ketakutan sebagai saudara kembarnya dan kelak ia sangat akrab dengan peristiwa berdarah; dan Schmitt hidup di masa akhir Republik Weimar dan era totalitarisme Nazi Jerman. Sementara itu Habermas dan Rawls menyaksikan puing-puing peperangan (Perang Dunia II, Perang Vietnam) saat fajar demokrasi telah menyingsing dan jargon globalisasi telah kian akrab; sebuah zaman yang lebih maju yang memungkinkan mereka untuk berpikir ‘positif’ dan ‘optimis’. Dan menurut saya, posisi Hannah Arendt berada di antara kedua wilayah ‘gelap’ dan ‘terang’ mereka.

Arendt yang hidup di era totalitarisme Nazi Jerman itu memandang bahwa manusia sangatlah rapuh. Zamannya itu menaruh kecurigaan pada setiap pemikiran yang muncul sebagai bersifat ideologis. Ia yang mewarisi metode fenomenologi dari Heidegger itu pun kelak lebih memilih untuk bersikap tak mau tahu terhadap setiap label yang ditempelkan padanya; sebuah karakter tipikal para pemikir sezamannya. Suatu kali dalam sebuah wawancara dengan Hans Morganthau, atas pertanyaan di manakah posisinya dalam kancah pemikiran kontemporer (konservatif atau liberal), Arendt menjawab datar: “....Saya tidak tahu. Saya sungguh tidak tahu dan tak pernah tahu. Dan saya kira saya tidak pernah berada dalam posisi manapun. Anda pun tahu kaum kiri menganggap saya konservatif dan kaum konservatif kadangkala menganggap saya kiri, atau aneh, atau entah apa lagi. Dan saya harus mengatakan bahwa saya tak peduli sedikitpun.”[12]

Dalam banyak karya Arendt yang fenomonologis, terutama dalam The Human Condition, ciri pesimistik yang menegaskan posisi Arendt di antara kedua wilayah ‘gelap’ dan ‘terang’ itu memang sangat jelas. Ia tampak hanya membeberkan fenomena dan masalah tanpa maksud mengumbar solusi, atau hanya mendiagnosa penyakit tanpa berambisi untuk mengobati. Hemat saya, justru itulah daya pesonanya. Bukankah fenomena yang ia paparkan dan diagnosa yang ia temukan menuntun pada tindakan apa yang semestinya dilakukan manusia? Ia memang tidak secara pasti menunjukkan arah yang tepat, namun kegelapan kabut yang ia kabarkan merupakan peringatan yang berharga. Selain sosoknya yang elusif itu, pesona Arendt bagi saya ialah upayanya yang hanya mengingatkan bahaya jika kesadaran manusia bertualang dalam kabut, tanpa rewel mengatur ‘persiapan teknis’ pengembaraan. Diagnosanya ini membuka lebar ruang interpretasi dengan segala kemungkinannya, sekaligus memberi banyak ruang kebebasan berikut segala risikonya. Barangkali ia percaya pada phronesis (prudence, kebijaksanaan praktis) yang dimiliki manusia. Phronesis adalah istilah dari Aristoteles yang berarti kemampuan manusia untuk mengambil sikap dan keputusan yang bijak dalam memecahkan pelbagai problem hidup sehari-hari. Orang yang memiliki phronesis tahu bagaimana bertindak dengan tepat.[13]

Dengan caranya itu Arendt muncul dalam kancah teori politik, mengusung konsep politik dengan titik tolak yang relatif lain. Ia datang pada masa di mana orang lazimnya mengejawantahkan politik sebagai konflik, seperti konsepsi Machiavellian, Hobbesian, Schmittian, atau konsepsi politik Weberian. Dalam konteks teori kepemimpinannya, Weber memandang bahwa kegiatan politik secara otentik adalah memutuskan untuk orang lain, memerintah mereka, menguasai mereka, dan mempengaruhi peristiwa. Politik secara esensial adalah apa yang diperbuat seseorang bagi orang lain,[14] dan karenanya politik berarti konflik. Pemahaman politik semacam inilah yang ditepis Arendt; sebuah pemaknaan politik sebagai kegiatan fureinander (monolog) atau gegeninander (konfrontasi).

Dalam mengartikan politik, Arendt lebih cenderung mengafirmasi Aristoteles yang memandang politik sebagai aktivitas miteinander (dialog, resiprositas), yakni partisipasi semua warga dalam hidup bernegara. Baginya politik adalah tindakan yang merupakan wicara di ruang publik mengenai kepentingan bersama.[15] Politik dalam kaca mata Arendt ini merupakan interpretasinya atas kehidupan politik polis-polis Yunani abad ke-5 SM., terutama Athena, dan atas pemahamannya terhadap peristiwa aktual. Namun ketertarikannya merujuk pengalaman politik polis di masa Yunani klasik itu bukan karena alasan bahwa eksemplar masyarakat Athena hingga saat ini merupakan rezim yang terbaik, atau karena anggapan bahwa politik di masa itu bebas dari kekerasan brutal dan sikap pemaksaan sistematik terhadap wanita, budak, dan lainnya. Akan tetapi karena alasan sederhana, yaitu bahwa Athena merupakan tempat semai pertama pohon demokrasi yang berkecambah secara intens. Kehidupan politik warga Athena kala itu adalah sebuah politik dialog dan gagasan, politik pluralitas dan kesetaraan.[16] Athena penting baginya karena tidak hanya merupakan ibu kandung tradisi politik, tetapi juga filsafat (pemikiran) Barat. Dan ia mengangkat kembali fenomena masa lampau itu tidak untuk memantapkan keberlangsungan sejarah, namun dengan maksud—menggunakan istilah koleganya, Walter Benjamin—‘membangunkan yang mati’, dengan menampilkan tindakan. Sejarah masa lalu, ‘yang mati’ itu, perlu dibongkar untuk kemudian mengais apapun yang berharga darinya.[17]

“Politics” Aristoteles sebagai Traktat Filsafat
Namun demikian, Aristoteles salah seorang filsuf Yunani klasik yang kerap dirujuk Arendt sebetulnya menulis karyanya, Politics,[18] sambil berusaha mengelak dari bayang-bayang peristiwa dan konteks Yunani di masanya. Ia memang memaksudkan Politics sebagai sebuah traktat filsafat mengenai fenomena alamiah hidup manusia yang dapat terjadi kapanpun dan di manapun selama manusia berkehendak mencapai eudaimonia (kebahagiaan).[19]

Tentu pengelakan semacam itu tidak akan sepenuhnya dapat dilakukan Aristoteles, bahkan oleh siapapun. Bukti sederhana dari anggapan ini adalah bahwa ia tetap bangga pada konsep polis[20] yang lambat laun tidak lagi relevan seiring dengan pergeseran zaman. Dan filsuf yang hidup jauh berabad-abad di belakang manusia abad ke-21 ini tentu berpikir dalam paradigma zamannya, dan sebagai anak zamannya, Politics pun mau tidak mau bicara soal perbudakan yang pada era itu dianggap sebagai hal yang kodrati.[21] Yunani abad ke-5 SM memang tidak memiliki pandangan tentang martabat manusia. Dalam struktur masyarakat Yunani di masa itu, wanita, anak-anak, dan budak tidaklah termasuk sebagai warga polis. Bahkan, posisi budak di mata Aristoteles sangatlah mengerikan: tak ubahnya sebagai binatang jinak,[22] suatu pandangan yang tak lagi sesuai dengan pendirian manusia modern yang mengakui martabat dan hak asasi manusia.

Menanggapi konsepsi perbudakan Aristoteles memang akan terkesan naïv dan anakronis, sebab bukan merupakan kritik pemikiran. Kritik atas konsep perbudakan Yunani kuno ini incommensurable karena lahir dari pergeseran paradigma antara dua zaman yang sangat jauh berbeda yang memiliki bentuk kehidupan, aturan bahasa, dan paradigma yang pasti juga sangat berbeda. Karenanya terlepas dari berbagai kritik yang pantas diajukan kepadanya, Politics Aristoteles harus diakui sangat baik, setidaknya pada masanya, mengeksplorasi fenomena alamiah hidup manusia sebagai zoon politikon, makhluk yang membentuk negara. Konteks pemikiran Politics Aristoteles ini selalu dirujukkan pada karyanya yang lain mengenai etika, Nicomachean Ethics,[23] terutama bagian akhir (§10.9) yang mengulas pentingnya penyusunan hukum (legislasi) dalam rangka mencapai hidup yang baik.[24] Menghubung-hubungkan Politics dengan selain Nicomachean Ethics memang bukanlah tidak berarti, namun merupakan upaya yang nyaris sia-sia karena tidak ada hubungan yang relatif penting.[25] Seperti diakui Aristoteles sendiri, Politics dan Nicomachean Ethics saling berkait: yang pertama menyempurnakan yang terakhir. Ia menganggap politik merupakan bagian dari etika yang berurusan dengan manusia dalam kegiatan kelompok. Tujuan kedua praxis (tindakan) itu menurutnya sama, yaitu mencapai eudaimonia.

Yang Politis dan Nonpolitis: Aristoteles dan Hannah Arendt
Politics, karya Aristoteles itu, kiranya menjadi cukup menohok Plato ketika baris-baris awalnya memulai paparan tentang hidup manusia yang berkelompok, dalam rumah tangga (oikos). Di antara baris-baris awal catatannya itu, Aristoteles mengutip penyair Yunani klasik, Hesiod, yang bersajak bahwa pertama-tama dari segala sesuatu adalah sebuah rumah, seorang istri, dan seekor kerbau pembajak.[26] Rumah adalah tempat berlindung anggota keluarga, istri adalah partner dalam mereproduksi keturunan, dan kerbau pembajak merupakan simbol kegiatan bisnis dan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup dan memperoleh hak milik pribadi. Introduksi Politics tersebut menohok Plato karena filsuf ini, dalam konsep negara idealnya, menampik eksistensi keluarga dan hak milik pribadi, dua hal yang menurut Aristoteles justru sangat penting bagi manusia sebagai karakteristik kebebasannya dan dalam upaya mencapai kebahagiaan.

Dalam karyanya Politeia (The Republic), Plato menyatakan bahwa dalam konsep negara ideal tidak ada milik pribadi, segalanya adalah milik bersama termasuk anak-anak dan kaum perempuan untuk bereproduksi. Polis menurut Plato harus diatur secara publik dan segala kepentingan pribadi harus disingkirkan secara radikal.[27] Sebuah pandangan politik yang totaliter. Konsep negara ideal versi Plato ini memang merupakan idealisme yang utopis yang dapat mengarahkan bagaimana seharusnya negara secara ideal berperan bagi keadilan dan kemakmuran warganya. Namun negara yang dipandangnya sebagai ‘makro-antropos’ ini tidaklah tanpa masalah: selain karena hanya merupakan cita-cita, juga karena cita-cita itu kosong.

Politics Aristoteles pun lebih lanjut mengurai butir-butir tesisnya: manusia menurut kodratnya merupakan zoon politikon, yaitu makhluk yang hidup dalam polis. Polis adalah sistem dan struktur negara di zaman Yunani klasik yang membedakan antara ruang privat (oikos, keluarga) dan ruang publik (polis, negara-kota). Jika dalam oikos masing-masing orang memikirkan kepentingan pribadi atau keluarga untuk keberlangsungan hidup mereka, di dalam polis manusia mewujudkan tindakannya demi kepentingan hidup bersama. Polis merupakan wahana penampakan diri dalam komunikasi antarsesama warga, dengan bahasa (speech) sebagai sarana.[28] Antinomi antara kepentingan oikos dan polis inilah yang menjadi latar belakang kritik Aristoteles terhadap gurunya di atas. Aristoteles memandang bahwa hidup berkeluarga dan hak milik pribadi diperlukan manusia sebagai jalan menuju hidup menurut keutamaan; keduanya mampu merangsang manusia untuk mengaktualisasikan dirinya, dalam kebebasannya, baik dalam hidup di wilayah oikos maupun polis agar mencapai hidup yang autarkis (self sufficient).

Aristoteles menganggap antinomi antara (kepentingan) oikos dan polis di atas mengimplikasikan adanya perbedaan sifat tindakan manusia: politis dan nonpolitis. Menurutnya, sifat tindakan manusia yang politis adalah yang berkenaan dengan kepentingan bersama (ruang publik), sedangkan yang nonpolitis dengan keluarga (ruang privat). Ruang privat memungkinkan adanya upaya pengaturan rumah tangga yang memunculkan praktik bisnis dan kegiatan ekonomi.[29] Ruang privat menjadi ruang di mana orang memikirkan kepentingan pribadi atau kelompoknya demi kebutuhan sehari-hari dan untuk mempertahankan hidup. Tak ayal jika dalam ruang privat ini, terutama dalam masyarakat Yunani kuno, despotisme dan pemaksaan menjadi hal yang lumrah. Sedang ruang publik yang terejawantah dalam polis (negara) merupakan wahana penampakan diri dalam komunikasi antarindividu, antar-oikos, yang menghormati kebebasan dan kesetaraan. Tindakan di wilayah publik ini pun bersifat politis, berkenaan dengan kepentingan bersama.

Dalam pemahaman tentang sifat tindakan (yang polits dan nonpolitis) ini, Arendt menyebut dua kategori vita activa, kerja dan karya, ke dalam wilayah privat. Kerja adalah kegiatan manusia sebagai animal laborans yang berhubungan dengan produksi, sedang karya adalah aktivitas homo faber yang dalam banyak hal serupa dengan kerja, namun perbedaan keduanya adalah jika homo faber menghasilkan barang-barang yang tak lekas lekang berupa kebudayaan, hasil produksi animal laborans akan segera hancur. Dalam kedua kegiatan di wilayah privat ini tidak ada hubungan komunikasi antarsesama, dalam arti relasi dialog dan aksi komunikasi yang mengandaikan kebebasan. Sebagaimana Aristoteles, Arendt menyebut kedua kegiatan ini bersifat apolitis.

Sementara kegiatan khas manusia dalam ruang publik adalah tindakan. Ia bersifat tidak terduga, tidak terkontrol, dan tidak terkendali. Arendt menganggap bahwa wadah yang cocok untuk tindakan manusia ini adalah polis (negara). Di sanalah lahir kekuasaan, namun tidak untuk digunakan mencapai tujuan lain di luar dirinya, melainkan untuk melindungi praxis (tindakan dan bahasa). Praxis dalam pengertian Aristotelian adalah tindakan dan kesibukan manusia dalam alam ketidakpastian, seperti dalam dunia politik. Mengikuti Aristoteles yang memandang bahwa polis mendahului oikos atau ruang publik harus didahulukan dari ruang privat,[30] Arendt pun lantas melihat bahwa kediktatoran dan totalitarianisme merupakan gejala dan akibat ekspansi oikos terhadap polis, kolonisasi ruang privat terhadap yang publik. Ia mensinyalir bahwa politik kekerasan (kediktatoran) semacam ini merupakan akibat pemaknaan politik sebagai tindakan strategis (monolog), atau politik yang ditangani dengan mentalitas kerja-karya.

Pandangan Aristoteles dan Arendt di atas seakan kembali mempertegas dimensi sosial manusia yang menunjukkan bahwa kesosialan manusia mendahului individualitasnya. Politik yang menurut Arendt adalah tindakan sebagai wicara di ruang publik mengenai kepentingan publik, menuntut penampakan individu (manusia) pada sosialitas, dalam pluralitas. Penampakan manusia sebagai pribadi mengandaikan kebebasan yang membuatnya terlahir kembali. Karenanya tindakan politis merupakan sebuah konfirmasi bahwa seseorang pernah terlahir dan kemudian kembali terlahir dalam tindakannya. Manusia, kata Arendt, tidak terlahir bebas (born free) sebagaimana diyakini Roussseau (1712-1778), tetapi terlahir untuk kebebasan (born for freedom). Maksudnya, keberadaan manusia adalah untuk bertindak, sebab tindakan merupakan subyek yang tepat bagi kisah manusia yang hanya menyerahkan sepenuhnya pada karakteristik (tindakan) ketidakpastian, spontanitas, dan ketakterdugaan. Tindakan dan kebebasan memang saling mengandaikan, dan keduanya menjadi leksikon wajib setiap kali membicarakan filsuf ini.[31]

Penutup
Eksplorasi Hannah Arendt tentang vita activa menyimpulkan demikian: kondisi manusiawi kerja adalah hidup itu sendiri, kondisi karya adalah keberadaan di dunia (wordliness), dan kondisi tindakan adalah kesadaran akan kemajemukan. Dengan bekerja manusia bisa hidup, melalui karya hidupnya menjadi lebih berarti, dan dalam tindakan ia menyadari (kembali) dirinya sekaligus kemajemukan di luar dirinya. Dalam kesadaran akan kemajemukan itu, politik mesti dipahami sebagai tindakan dan wicara di ruang publik tentang kepentingan bersama.

Bercermin pada pemikiran politik Hannah Arendt, dengan demikian budaya politik harus dibangun dalam kerangka politik dialog dan gagasan, politik pluralitas dan kesetaraan. Sejarah merupakan ‘yang mati’ dan menoleh padanya, dengan menampilkan tindakan, adalah—mengikuti Arendt yang meminjam Benjamin—‘membangunkan yang mati’. Pada ‘yang mati’ itulah justru pengalaman berharga terserak. Dan pengalaman itu mesti mampu menjadi pelita bagi arah masa depan, agar kesadaran manusia tidak mengembara dalam kabut.[]


Catatan
[1] Homo homini lupus (manusia adalah serigala bagi sesamanya) dan bellum omnium contra omnes (perang semua melawan semua) adalah dua istilah Thomas Hobbes untuk menolak pandangan bahwa manusia sejak semula bersifat sosial, sambil menegaskan bahwa kecondongan kodrati manusia adalah mempertahankan dirinya. Sedangkan clash of civilizations (benturan peradaban) merupakan tesis Samuel P. Huntington yang populer di penghujung abad ke-20. Istilah Huntington tersebut mengingatkan pada dua istilah Hobbes di atas, karena ia berpendapat bahwa “kita tahu siapa diri kita hanya ketika kita tahu bukan diri kita, dan sering kali hanya ketika kita tahu siapa lawan kita”; suatu pandangan Hobbesian yang meniscayakan perang. Lih. Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, London: Simon & Schulster, 1996, h.21.
[2] Tentang kisah hidup Arendt saya merujuk antara lain pada catatan “Chronology” dalam Dana Villa (ed.), The Cambridge Companion to Hannah Arendt, Cambridge: Cambridge University Press, 2000, h.xiii-xvi; F. Budi Hardiman, Hannah Arendt: Sebuah Biografi, bahan kuliah di STF Driyarkara, Jakarta, 2001.
[3] Dalam buku kecil itu Arendt memang mengakui kekeliruan Eichmann, tetapi ia juga menunjukkan bahwa kaum Yahudi sendiri tidak beres. Bahkan pengadilan Eichmann itu menurutnya penuh dengan motif politis yang bisa menghancurkan keadilan. Pengadilan itu direkayasa oleh pemerintah Israel untuk terus mengingatkan dunia akan penderitaan dan kerugian orang-orang Yahudi, untuk menagih kompensasi kesalahan kolektif bangsa Jerman, dan lain-lain. Baginya, rekayasa besar untuk terus-menerus menegaskan keistimewaan sebuah kaum lewat posisi sebagai korban, yang hanya efektif jika dibarengi dengan upaya terus-menerus menegaskan keburukan sebuah kaum lewat sejarah sebagai penindas. Rekayasa seperti ini juga merupakan sumber kejahatan. Ia berasal dari cara berpikir klasifikatif yang akan merangkul yang sama sekaligus menindas yang lain; sebuah cara berpikir yang membuat Nazi menumpas Yahudi. Cara pandang Arendt ini jitu dan sungguh-sungguh membuat kalangan Yahudi terbelalak. Lih. Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem: Report on the Banality of Evil, (edisi revisi dan perluasan) NewYork: Penguin, 1994.
[4] Mengenai kisah hubungan Arendt dengan Heidegger yang cukup rinci, salah satunya Lih. catatan deskriptif Elzbieta Ettinger, Hannah Arendt/Martin Heidegger, New Haven-London: Yale University Press, 1995.
[5] Dalam The Origin of Totalitarianism (1951) Arendt berusaha membongkar asal-usul totalitarianisme yang antara lain menandaskan kemiripan sistem teror ideologis Nazisme dan komunisme Soviet. Bukunya itu memberikan sumbangan cukup penting dalam melacak perkembangan tirani terbesar abad ke-20, khususnya dalam menunjukkan tingkat keparahan peradaban Barat dan kemerosotan kemanusiaan.
[6] Lih. Hannah Arendt, The Human Condition, Chicago: The University of Chicago Press, 1959, § 24-6, h.175-92.
[7] Bdk. WG. Runciman (ed.), Max Weber. Selections in Translation, terj. E. Matthews, Cambridge: Cambridge University Press, 1980, h.4-5.
[8] Max Weber, “The Nature of Social Action”, dalam Ibid., h.28; Lih. juga Tom Campbell, Seven Theories of Human Society, Oxford: Oxford University Press, 1981, h.176-8.
[9] Lih. Aristoteles, Nicomachean Ethics, terj. H. Rackham, Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1934, Buku III, § 1-7, h.117-83.
[10] Lih. Donald Davidson, Essay on Actions and Events, Oxford: Oxford University Press, 1980, § 1-5, h.3-102. Beberapa teoritisi lain yang mengkaji teori tindakan di antaranya R. Audi, Action, Intention, and Reason, Itacha: NY, 1993; M. Brand, Intending and Acting, Cambridge, Massachusetts, 1984; M. Bratman, Intention, Plans, and Practical Reason, Cambridge, Massachusetts, 1987; C. Ginet, On Action, Cambridge, 1990; A. Goldman, A Theory of Human Action, Englewood Cliffs, NJ, 1970; J. Hornsby, Actions, London, 1980; A. Mele, Springs of Action, Oxford, 1992.
[11] Hannah Arendt, The Human Condition, § 1, h.7.
[12] Margaret Canovan, “Hannah Arendt as a Conservative Thinker”, dalam Larry May et.al (eds.), Hannah Arendt. Twenty Years Later, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 1997, h.11, (“I don’t know. I really don’t know and I’ve never known. And I suppose I never had any such position. You know the left think that I am conservative, and the conservatives sometimes think that I am left or I am maverick or God knows what. And I must say I couldn’t care less.”) Canovan mengutip wawancara tersebut dari “Hannah Arendt on Hannah Arendt”, dalam M. A. Hill (ed.), Hannah Arendt: The Recovery of the Public World, New York: St. Martin’s Press, 1979, h.333.
[13] Tentang phronesis Aristoteles ini Lih. Franz Magnis-Suseno, 13 Tokoh Etika. Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19, Yogyakarta: Kanisius, 1997, h.36-9.
[14] Lih. Max Weber, “Politics as a Vocation”, dalam WG. Runciman (ed.), Op.Cit., h.212-225; Bdk.George Kateb, “Political Action: Its Nature and Advantages”, dalam Dana Villa (ed.), Op.Cit., h.132-3.
[15] George Kateb, Ibid.
[16] Dana Villa, “The Development of Arendt’s Political Thought”, dalam Dana Villa (ed.), Op.Cit., h.9.
[17] Jerome Kohn, “Freedom: The Priority of the Political”, dalam Ibid., h.114-5; 121.
[18] Aristoteles, Politics, terj. H. Rackham, London: William Heinemann, 1967; Peter L Phillips Simpson, The Politics of Aristotle, Chapel Hill-London: The University of North Carolina Press, 1997. Kutipan-kutipan pendapat Aristoteles dalam karyanya Politics pada tulisan ini, terutama yang menyertakan penunjuk chapter (§), merujuk pada buku The Politics of Aristotle karya Peter L Phillips Simpson.
[19] Peter L Phillips Simpson, Ibid., h.xxi.
[20] Konsep polis adalah konsep negara-kota pada masa Yunani yang berciri otonomi, swasembada (autarkeia), dan kemerdekaan. Plato menganggap bahwa polis yang ideal berpenduduk tidak lebih dari 5000 warga. Kaum wanita, anak-anak, dan para budak tidaklah terhitung sebagai warga polis. Baik Plato maupun Aristoteles menganggap orang-orang di luar polis sebagai masyarakat barbar yang tidak beradab. Kedua filsuf ini adalah pemikir terakhir yang membanggakan polis sebagai institusi yang ideal. Lih. Kees Bertens, Sejarah Filsafat Yunani. Dari Thales ke Aristoteles, Yogyakarta: Kanisius, cet. ke-15, 1999, h.20-5; 166-71.
[21] Lih. Peter L Phillips Simpson, The Politics of Aristotle, Buku I, h.8-33. Perbudakan adalah kodrat bagi masyarakat Yunani abad ke-5 SM. Tetapi tidak seperti Plato yang memilih diam tentang perbudakan dan pandangan subordinatif terhadap perempuan di masanya, Aristoteles mengangkat perbudakan dalam Politics sebagai berakar dalam kodrat manusia. Sebab menurutnya tuan dan budak adalah fenomena alamiah sebagaimana adanya orang yang pandai yang mempunyai kemampuan melihat ke depan dan ahli menyusun rencana-rencana, serta orang bodoh yang hanya memiliki tenaga dan tubuh. Yang pertama mutlak harus tunduk pada yang kedua, karena hal ini selain menguntungkan keduanya, juga adil adanya (Lih. § 5, 1254a17-23; 1254b39-40). Namun jika perbudakan ini tidak dijalankan dengan baik atau dipaksakan, maka hal demikian menurutnya tak akan saling menguntungkan dan karenanya tidaklah adil (§ 6, 1255b4-15). Parameter antara tuan dan budak bagi Aristoteles adalah karakter jiwa dan keutamaan yang dimiliki, bukan pengetahuan (§ 7, 1255b20-35). Pemimpin bagi yang dipimpinnya, sebagaimana tuan bagi budaknya, haruslah moderat dan bersikap adil. Juga sebaliknya (§ 13, 1259b21-39). Bagi Aristoteles, jika perbudakan tidak saling menguntungkan adalah suatu ketidakadilan (§ 6 (1255b9-12).
[22] Ibid., § 5, h.16 (1254b23-5).
[23] Aristoteles, Nicomachean Ethics, terj. H. Rackham, London: William Heinemann, 1968.
[24] Aristoteles menulis tiga buku etika: Ethica Nikomachea (Nicomachean Ethics), Magna Morali, dan Ethica Eudemia. Namun, Nicomachean Ethics dianggap sebagai karya etikanya yang paling komprehensif, sebab ia ditulis lebih akhir dibanding dua yang lain. Kata Nicomakhea diambil dari nama putranya, Nikomakhos, dari istrinya yang kedua. Menurut kesaksian tradisi, nama Nikomakhos diambil karena ia yang telah menyusun karya ayahnya itu pascakematiannya. Lih. Kees Bertens, Op.Cit., h.127-37.
[25] Bdk. Peter L Phillips Simpson, Op.Cit., h.xxii.
[26] “...First and foremost a house and wife and an ox for the floughing.” Lih.Aristoteles, Politics, terj. H. Rackham, London: William Heinemann, 1967, h.7 (1252b6); Peter L. Phillips Simpson, Op.Cit., h.10.
[27] Lih. Plato, The Republic, terj. Paul Shorey, vol.1, Buku 5, London: William Heinemann, 1969, h.433-455 (451-457b).
[28] Lih. Politics, Buku I, § 2, h.11 (1253a7-10).
[29] Bdk. Ibid., § 9, h.23-6 (1257a5-1258a18).
[30] Aristoteles berpendapat bahwa oikos lebih autarkis (self sufficient) daripada individu, dan polis (negara) lebih autarkis daripada oikos. Lih. Politics, 1262a10-14; “...the city is by nature prior to the household.” Lih. Peter Phillips Simpson, Op.Cit., h.11 (1253a18).
[31] Lih. Jerome Kohn, Loc.Cit., h.114-5; 117.


Daftar Pustaka

Arendt, Hannah. 1959. The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press.
_________ 1994. Eichmann in Jerusalem: Report on the Banality of Evil. edisi revisi dan perluasan. NewYork: Penguin.
Aristoteles. 1967. Politics. terj. H. Rackham. London: William Heinemann.
_________ 1968. Nicomachean Ethics. terj. H. Rackham. London: William Heinemann.
Bertens, Kees. 1999. Sejarah Filsafat Yunani. Dari Thales ke Aristoteles. cet. ke-15. Yogyakarta: Kanisius.
Campbell, Tom. 1981. Seven Theories of Human Society. Oxford: Oxford University Press.
Canovan, Margaret. 1997. “Hannah Arendt as a Conservative Thinker”. dalam Larry May et.al (eds.). Hannah Arendt. Twenty Years Later. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press.
Davidson, Donald. 1980. Essay on Actions and Events. Oxford: Oxford University Press.
Magnis-Suseno, Franz. 1997. 13 Tokoh Etika. Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19. Yogyakarta: Kanisius.
Phillips Simpson, Peter L. 1997. The Politics of Aristotle. Chapel Hill-London: The University of North Carolina Press.
Plato. 1969. The Republic. terj. Paul Shorey. vol.1. London: William Heinemann.
Runciman, W.G. (ed.) 1980. Max Weber. Selections in Translation. terj. E. Matthews. Cambridge: Cambridge University Press.
Villa, Dana. (ed.) 2000. The Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press.
Post a Comment