Iran, negeri perlawanan

Iran adalah sebuah negeri yang dulu bernama Persia. Ia menjadi negara pertama yang diduduki tentara Islam awal yang kelak memisahkannya dari Arabia di abad ketujuh. Persia merupakan salah satu kekaisaran terbesar di dunia dalam sejarah purba, dan telah lama memelihara suatu identitas kebudayaan yang khas dalam dunia Islam dengan tetap menggunakan bahasa mereka dan memeluk Islam dengan interpretasi Syi’ah.

Dari segi geopolitik, Iran berada di suatu lokasi yang sangat strategis.[1] Dengan luas wilayah sekitar 1.648.000 km2, negeri ini dikelilingi negara-negara penting di kawasan benua Asia dan Eropa, seperti Turki, Rusia, Afganistan, Pakistan dan Irak. Namun secara politis negara-negara yang mengelilingi Iran tersebut tergolong rawan. Penggempuran AS atas Afghanistan dan invasinya atas Irak adalah salah satu fenomena ketakstabilan politik yang menyelimuti kawasan sekitar negeri ini.

Pada 1979 Iran menjadi sorotan dunia saat monarki digulingkan dan sebuah republik Islam yang unik dideklarasikan, dengan ulama (dikepalai Imam Khomeini) memegang kontrol utama. Februari 1979 dikenang sebagai lahirnya revolusi Islam Iran (setiap tanggal 11, Iran memperingatinya sebagai hari nasional). Peristiwa itu disusul dengan periode kelam dan masa penuh ketakstabilan, termasuk delapan tahun perang melawan Irak (1980-1988). Perang itu, selain merenggut tak kurang dari 30.000 tentara Iran, juga telah menjadikan kekayaan minyak negeri ini merosot tajam. Embargo ekonomi oleh AS telah memperparah kondisi ekonomi negeri yang mengandalkan hasil minyak ini. Semenjak penggulingan kekuasaan Shah Iran dukungannya, AS selalu menekan Iran. Saat peristiwa itu, kedutaan AS di Teheran diduduki, 52 stafnya disandera selama 444 hari.

Revolusi dan Babak Baru Iran
Namun revolusi selalu memakan anaknya sendiri. Seperti halnya Stalin membuang Leon Trotsky dalam sejarah Uni Soviet, Ayatollah Khomeini menyingkirkan Ayatollah Hossein ‘Ali Montazeri. Montazeri, mullah dari Qum, sebenarnya bukanlah orang asing bagi Khomeini. Ia adalah salah satu tiang utama revolusi. Pengaruh Montazeri yang luas dan ide-idenya yang cemerlang membuatnya menjadi orang nomor dua di Iran. Ia akan menggantikan Khomeini saat mullah itu mangkat kelak.

Akan tetapi, Montazeri dipenjara saat mengkritik praktik kekuasaan yang menurutnya telah melenceng dan mulai melakukan kezaliman yang pernah dilakukan oleh kerajaan yang dulu mereka hancurkan.[2] Posisi Montazeri digantikan oleh Ayatollah ‘Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Iran hingga saat ini. Meski telah renta, Montazeri tetap saja melancarkan kritik-kritiknya yang tajam. Ia pun kerap mengingatkan slogan revolusi yang dahulu ia teriakkan: “Kebebasan, Kemerdekaan, dan Islam!”

Dua dasawarsa kemudian Iran memasuki era politik dan transformasi sosial yang berbeda. Kemenangan kaum liberal atas elite penguasa konservatif di pemilihan parlemen pada April 2000 lalu, mengabarkan sebuah perubahan besar di negeri yang kini berpenduduk lebih dari 66 juta jiwa ini. Dua dasawarsa pascarevolusi, Iran menunjukkan perubahan. Eksperimen Imam Khomeini menggagas teodemokrasi mulai surut semenjak Mohammad Khatami terpilih sebagai presiden pada 1997.

Khatami berupaya membuka lilitan kesulitan ekonomi Iran dengan kunjungannya ke Eropa pada 1999. Dialog antarperadaban memuat gagasannya tentang reformasi politik Iran yang sejak lama isolatif. Khatamilah presiden pertama Iran yang berkunjung ke negara Barat sejak republik itu dideklarasikan. Karenanya, sejumlah perusahaan Eropa mulai mengikat kontrak dengan Iran, di antaranya untuk memperbaiki sejumlah fasilitas industri minyaknya yang rusak berat akibat perang dengan Irak.[3] Namun kekuasaan memang seperti cuaca, ia terus berubah-ubah. Kali ini kubu konservatif lewat sosok Mahmud Ahmedinejad memenangi pemilihan umum beberapa waktu lalu. Demikianlah Iran, negeri dengan tradisi filsafat dan struktur kekuasaan yang rumit.

Tradisi Filsafat dan Kerumitan Struktur Kekuasaan
Bagi mereka yang akrab dengan sistem demokrasi dan politik modern, memahami politik Iran bukanlah perkara sederhana. Tidak mudah untuk cepat mengerti bagaimana struktur kekuasaan berlaku di Iran. Kerumitan tersebut tampak, misalnya, pada lembaga Dewan Ahli (Assembly of Experts) yang bertugas memilih Pemimpin Tertinggi (Supreme Leader). Sebagian mengira bahwa Dewan ini terdiri dari para pakar berbagai bidang: hukum, seni, fisika, obat-obatan, manajemen, dll. Namun tidaklah demikian, mereka hanyalah para pakar agama.[4]

Satu kerumitan lagi. Banyak warga Iran yang merasa sesuai secara alamiah dengan suatu faksi dalam satu hal, namun berbeda dalam lain hal. Seorang Ali Akbar Mohtashemipour barangkali dianggap sebagai seorang reformis dalam urusan dalam negeri, namun ia termasuk dalam garis keras untuk masalah luar negeri (Palestina). Partai-partai tidaklah dengan sendirinya memudahkan pemahaman tentang politik Iran—partai-partai di negeri ini kadangkala tidak bertahan lama. Kelompok politik Iran sebenarnya lebih mudah digambarkan sebagai faksi-faksi yang berdasarkan personalitas daripada agenda perjuangan, meski mereka memiliki surat kabar sebagai corong. Media cetak yang kini relatif bebas dibanding media elektronik dijadikan kendaraan menyampaikan gagasan.

Gagasan-gagasan (politik) di Iran mudah dijumpai dan bertebaran di koran-koran. Tanpa merujuk filsafat, seseorang tidak akan mudah berdiskusi politik dengan “pentolan” suatu kelompok politik di negeri yang memiliki tradisi filsafat yang kuat ini. Perbincangan politik kerap merujuk para filsuf dari berbagai zaman dan setiap mazhab pemikiran: Popper, Hayek, Khomeini, Hobbes. Dan filsuf Iran yang kini menginspirasikan para reformis negeri ini adalah Abdolkarim Soroush.[5]

Soroush terkenal karena gagasanya yang berupaya menempatkan agama terpisah dari politik (worldly power). Ia menentang dijadikannya Islam sebagai ideologi. Gugatannya itu telah memekakkan telinga kelompok konservatif. Dialah penghembus udara segar pemikiran Islam moderat di Iran. Karena kritik-kritiknya yang tajam atas penghayatan Islam di negerinya, di Barat ia digelari sebagai "Luther Islam". Seperti halnya Luther di Jerman yang menggugat otoritas tunggal para Bapa gereja, Soroush menggedor velayat-e faqih yang memberi wewenang tunggal kepada ulama. Baginya, skandal pemberian wewenang itu tak ubahnya meniru sejarah kelam gereja di abad pertengahan.

Sistem politik dan struktur kekuasaan di Iran yang dikritik Soroush tersebut hingga kini masih berjalan. Wilfried Buchta[6] menyebutkan bahwa terdapat dua struktur kekuasaan di negeri pengekspor minyak, karpet dan produk agrikultural ini, yaitu formal dan informal. Struktur kekuasaan formal berdasarkan pada konstitusi dan peraturan pemerintah yang terdiri atas institusi negara dan lembaga-lembaga lainnya. Diantaranya ialah Pemimpin Tertinggi, Dewan Ahli, Presiden, Majlis (parlemen), dan Dewan Pembina yang bertugas menilai konsistensi legislasi dengan ajaran Islam dan konstitusi.

Sementara struktur kekuasaan informal dapat diamati pada empat kelompok. Kelompok pertama terdiri dari para ulama yang amat berkuasa di eksekutif, legislatif dan lembaga-lembaga peradilan. Kelompok kedua ialah para petinggi fungsionaris dan administratur pemerintahan. Ketiga ialah basis kekuasaan rezim, termasuk anggota organisasi revolusioner seperti yayasan-yayasan (bonyads) yang mengontrol penuh perekonomian, Pasukan Pengawal Revolusi Islam beserta milisi-milisinya (basij), dan pengaman-pengaman lokal. Kelompok keempat terdiri atas orang-orang (patron) yang dahulu berpengaruh.

Baik struktur kekuasaan formal maupun informal di Iran dikontrol oleh sebuah elite kepemimpinan revolusi Islam yang terdiri dari baik para ulama maupun kaum awam. Secara ideologis, elite ini terbelah (terutama dalam bidang sosial dan ekonomi) ke dalam Islam kiri, modernis kanan dan tradisionalis kiri. Pembagian ini lebih tepat dibanding dengan dikotomi “radikal” vs “moderat” yang acapkali digunakan di Barat yang tidak mencerminkan secara cukup orientasi kelompok protagonis Iran.[7] Masing-masing faksi ini memiliki forum untuk mengekspresikan dan menegaskan posisi berbeda mereka mengenai banyak hal, seperti konsep pengaturan oleh ulama (velayat-e faqih), kebijakan ekonomi, kebebasan ekspresi dan kemungkinan melakukan revolusi.

Di luar lingkaran kekuasaan, terdapat kelompok ulama Syi’ah yang cukup besar yang secara politis “sangat tenang”. Para ulama tradisional Syi’ah menolak velayat-e faqih, konsep yang menyediakan legitimasi ideologis bagi kekuasaan ulama di Iran. Meskipun mayoritas menghendaki keluarnya para ulama dari ajang politik, sebagian tetap menghendaki peran pengawasan ulama atas sistem politik. Beberapa kelompok ulama berada dalam posisi semi-oposisi yang dipimpin Ayatollah Hossein ‘Ali Montazeri, sang “Trotsky dari Qum”. Dalam perdebatan tentang sistem politik, Montazeri pada prinsipnya menerima konsep vilayat-e faqih, namun ia menolak Ayatollah ‘Ali Khamenei untuk menjadi Pemimpin Tertinggi. Montazeri yang juga turut membuat konstitusi awal republik bahkan mengusulkan amandemen, karena selama ini konstitutsi telah menumpukkan kekuasaan di tangan Pemimpin Tertinggi, Ali Khamenei, dan membatasi kekuasaan Khatami sebagai presiden. Khatami tampak tak dapat berkutik tatkala enambelas koran telah ditutup dan beberapa wartawan terkenal dipenjara pada April 2000, dan pada Desember di tahun yang sama sebuah pengadilan memerintahkan koran harian terlaris, Hamshahri, untuk membatasi disitribusinya di Teheran. Para reformis menganggap bahwa didominasinya pengadilan oleh para konservatif telah menjadikan lembaga itu lebih tunduk pada ekstrimis.[8]

Upaya keras Khatami untuk mewujudkan kebebasan politik dan sosial lebih besar memang telah membuatnya populer di kalangan kaum muda. Kaum muda merupakan salah satu faktor penting pada pemilu Iran dimana lebih dari 50% populasi Iran berusia di bawah 25 tahun. Gagasan-gagasan liberal Khatami telah membuat mullah ini sangat kontras dengan para mullah garis keras. Namun kenyataannya rakyat Iran belakangan lebih cenderung pada seorang Mahmud Ahmadinejad, presiden terpilih pada 2005, yang oleh AS dianggap terlibat dalam peristiwa pendudukan kedutaan AS di Teheran pada revolusi 1979.

Reformasi dan Kenyataan Iran
Saat Khatami berkuasa, optimisme bermunculan bahwa Iran akan menuju perbaikan. Tetapi optimsime besar terhadap Khatami memang mestinya tetap proporsional. Khatami memang sempat terpilih dua kali masa jabatan, tetapi tidak cukup banyak yang dapat ia perbuat dalam melakukan reformasi substantif. Selain ruang kebebasan yang sedikit lebih terbuka, Khatami dinilai gagal meningkatkan taraf hidup rakyat, mengurangi inflasi dan menurunkan angka pengangguran. Ironisnya, tidak sedikit biaya yang dibelanjakan rezimnya bagi persenjataan canggih militer Iran.[9]

Sebuah jajak pendapat yang dilakukan lembaga Ayandeh menunjukkan bahwa 94% warga Iran menyatakan perlunya reformasi, 71% menginginkan referendum untuk memilih bentuk pemerintahan baru, dan 63% menginginkan perubahan fundamental.[10] Jajak pendapat ini menunjukkan betapa masih kurang efektifnya peran yang dimainkan kelompok Khatami dan betapa kuatnya ‘cakar’ kubu konservatif dalam melanggengkan sistem politik Iran. Meski sosok Khatami dikenal sebagai ‘maskot kebebasan’ Iran, namun kebebasan di negeri ini tetap saja menjadi leksikon yang mewah.

Freedom House, pemantau Hak-hak Asasi Manusia yang berbasis di New York, dalam laporan tahunannya menyatakan bahwa dalam kurun 2001-2002 Iran masih tetap melakukan kontrol dengan cara-cara teror, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penculikan. Pada 2000 yang lalu beberapa koran dibredel dan wartawan-wartawannya dipenjarakan. Anggota Majlis (parlemen) yang melakukan protes pun diadili dan dianggap telah melecehkan lembaga peradilan. Sejumlah aktivis ditahan karena dianggap membahayakan negara, dua anggota menteri reformis dipaksa untuk mundur.[11]

Sekarang ini, selain tekanan internasional yang kuat atas Iran, pekerjaan rumah negeri ini tidaklah sederhana: angka kecelakaan lalu-lintas sangat tinggi (satu orang meninggal dalam tiap 26 menit), tingkat polusi yang parah, tingkat kecanduan narkotika yang naik tajam (hingga kini tercatat dua juta kaum muda Iran adalah pengguna narkotika), sekitar 1,7 juta wanita Iran adalah tunawisma alias gelandangan (tak heran jika angka pekerja seks komersial mencapai 300.000), angka kawin kontrak (sigeh) meningkat hingga 122% (sebagian akibat naiknya tingkat perceraian yang mencapai 32%).[12] Belum lagi masalah internasional yang melibatkan negeri ini: beberapa tahun lalu Iran pernah digelari axis of evil oleh Bush. Tentu saja ini masih mengganggu siapapun di Iran.

Membela Iran
Beberapa waktu lalu presiden Iran Mahmud Ahmadinejad menjadi sorotan dunia karena bersitegang dengan Bush. Banyak tudingan bahwa Iran tengah melakukan pengayaan uranium dan persenjataan nuklir. Tak jelas apakah kenyataannya demikian. Yang jelas di depan kita hanyalah bahwa AS kini tengah mengincar negeri itu karena kekayaan minyaknya. Skenario invasi mungkin tengah dibuat, seperti alasan yang pernah dirancang saat AS menggempur Irak dan Afghanistan. Bersama Kuba, Indonesia menentang apapun tekanan luar terhadap Iran.

Belakangan juga muncul kasus yang mengusik sensifitas masyarakat Muslim lewat kartun yang dimuat surat kabar Jylland Posten di Denmark. Kartun itu melecehkan sosok teladan dalam Islam, Muhammad, yang dilukiskan sebagai pembawa ajaran terorisme. Salah satu kartun itu mencatat nama Muhammad berbahasa Arab dalam tubuh seekor babi. Protes pun bermunculan, tak henti-henti, hingga memakan korban. Pemerintahan Denmark menolak meminta maaf, mereka menganggap bahwa ini bagian dari kebebasan pers. Protes damai dan brutal di seantero dunia tak tertahankan.

Sempat muncul tudingan bahwa sekelompok orang, termasuk kaum konservatif di Iran, telah menggunakan momen ini untuk menggugah perlawanan masyarakat Muslim dunia terhadap Barat. Mungkin sebagian besar kita akan tidak setuju dengan perang, apalagi melibatkan nuklir sebagai bagian yang diledakkan. Namun dominasi kekuasaan yang digencarkan Barat atas Islam tampaknya amat terang-terangan, tidak mengindahkan sensitifitas. Sehingga memungkinkan kebanyakan kaum Muslim, yang konservatif maupun yang liberal, akan membela Iran, ketika benar-benar terjadi perang. Sebab Iran adalah negeri perlawanan, ia akan mengundang siapapun untuk melawan kesewenang-wenangan.

[Tapi maaf, saya tidak akan ikut ambil bagian karena saya benci peperangan. Mungkin saya akan terlibat, dalam perang yang lunak dengan kekuatan yang juga lunak: pengetahuan. Sebab pengetahuan adalah kekuasaan, kehendak untuk mengetahui adalah kehendak menguasai...]
[1] Tentang profil Iran, lihat Riza Sihbudi, et.al., Profil Negara-negara Timur Tengah (buku satu), Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, h.72-101; BBC News, Country Profile: Iran, http://www.bbc.co.uk; The Jakarta Post, 11 Februari 2003
[2] Koran Tempo, 4 Februari 2003
[3] Kompas, 10 Maret 1999
[4] “The Surreal World of Iranian Poitics,” The Economist, 18 Januari 2003
[5] Di Indonesia, salah satu buku Soroush telah diterjemahkan: Menggugat Otoritas dan Tradisi Agama, Bandung: Mizan, 2002
[6] Wilfried Buchta, “The Power Struggle in Iran: Is Peaceful Reform Possible?” Policywatch, No.430, 16 Desember 1999
[7] Ibidem
[8] http://www.bbc.co.uk (country profile: Iran)
[9] Michael Rubin, “What Are Iran’s Domestic Priorities?” Middle East Review of International Affairs, Volume 6, No.2, Juni 2002
[10] “A Secular Democracy-in-Waiting,” The Economist, 18 Januari 2003
[11] “The Trials of Everyday Life,” The Economist, 18 Januari 2003
[12] “The Curse of Westoxification,” The Economist, 18 Januari 2003
Post a Comment