Jebakan Globalisasi

Refleksi Hari Buruh Sedunia


Senin, 1 Mei nanti, Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia akan diwarnai demonstrasi besar-besaran yang dilakukan ratusan ribu buruh. Di Jakarta, seperti biasanya, ribuan buruh akan bergerak secara massal dari bundaran HI ke Istana Presiden lalu ke Tugu Proklamasi, serta ke lokasi-lokasi strategis lainnya.

Besar kemungkinan para buruh itu mendatangi beberapa kantor Kedutaan Besar negara-negara yang dianggap ”bertanggung jawab” atas memburuknya kondisi buruh negeri ini, seperti Kedubes AS & Inggris (dua negara yang kerap dominan dalam penentuan kebijakan lembaga-lembaga multilateral), serta Kedubes Korea (negara yang investornya terkenal paling ”culas”).

Juga, kemungkinan ribuan buruh itu, yang didukung elemen gerakan rakyat lainnya, akan tumpah-ruah di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lokasinya berdekatan dengan kantor Organisasi Buruh Internasional (International Labor Organization/ILO), institusi yang dianggap kepanjangan tangan ”tuan besar investor” negara-negara maju, serta ”abdi” lembaga-lembaga multilateral seperti IMF, WTO, dan World Bank.

Mengapa 1 Mei? Hari buruh sedunia itu pada mulanya untuk mengenang peristiwa pemogokan 350.000 buruh di AS. Pemogokan ratusan ribu buruh itu, yang diorganisir Federasi Serikat Buruh AS pada 1 Mei 1886 di banyak wilayah di AS, menuntut waktu kerja 8 jam sehari. Kala itu, pemogokan buruh di kota Chicago demikian menyeluruh hingga semua aktivitas kota lumpuh. Aparat pemerintah kota beringas, tak tahan untuk tidak memberondongkan peluru ke arah para pemogok. Korban pun berjatuhan memicu amarah di kalangan buruh.

Hari-hari berikutnya aksi damai di lapangan Haymarket-Chicago harus memakan banyak lagi korban. Konon di antara demonstran melakukan pelemparan bom hingga melukai 70 polisi. Kecewa tak menemukan pelaku, aparat kepolisian kota malah menangkap 8 aktivis buruh hanya karena mereka dianggap pemimpin buruh yang revolusioner. Cerita ini berujung tragis: kedelapan aktivis itu dijatuhi hukuman mati, sebagian besar dieksekusi.

Gelombang protes kian menggunung, juga dari negeri-negeri lain. Tahun 1889 Sosialis Internasional pun kemudian menyatakan 1 Mei sebagai hari demonstrasi, dan sejak tahun itu 1 Mei untuk pertama kalinya dirayakan sebagai hari buruh internasional.

Kontroversi UU No.13/2003
Di Indonesia peringatan 1 Mei baru bebas lagi dirayakan pascakejatuhan rezim Orde Baru, meskipun hingga kini hari buruh itu belum kembali menjadi hari libur bekerja. Sebetulnya, dalam enam tahun terakhir dinamika aksi buruh terjadi dalam rima yang fluktuatif. Ini menunjukkan bahwa demonstrasi buruh selama ini, termasuk aksi peringatan 1 Mei, belum mampu mempengaruhi kebijakan politik nasional secara berarti.

Selama Reformasi, sepanjang 1999-2005, demonstrasi serikat buruh paling banyak terjadi pada tahun 2001 (sedikitnya 357 kali), sementara partisipasi buruh dalam demonstrasi terbanyak terjadi pada tahun 2000 (melibatkan sekurang-kurangnya 730.922 buruh) (Jurnal Perburuhan Sedane, 2005).

Tahun ini, hampir dipastikan angka demonstrasi dan keterlibatan buruh dalam setiap aksi akan meningkat. Salah satu pemicunya ialah rencana pemerintah merevisi UU Perburuhan No.13/2003. Sejak ditetatapkannya UU tersebut sebetulnya buruh telah bereaksi keras menolaknya karena banyak pasal yang “memeras” mereka. Di antaranya ialah dilegalkannya sistem kontrak dan praktik outsourcing yang berimplikasi mengaburkan pola hubungan industrial. Keamanan kerja pun menjadi mewah bagi buruh.

Bagaimanapun, rencana pemerintah untuk merevisi UU No.13/2003 tak dapat dipisahkan dari kebijakan global melenturkan pasar tenaga kerja dunia (labor market flexibility). Konon katanya, kebijakan ini mampu mendorong kondisi investasi menjadi kondusif dan karenanya membuka lapangan kerja. Syaratnya: negara mesti memfasilitasi kepentingan para investor, dan karenanya harus rela memasang buruh sebagai tumbal dengan, meminjam frase John Ingleson (2004), “tangan dan kaki terikat!”

Padahal kebanyakan kita mafhum bahwa investor enggan menanamkan modalnya terlebih karena sistem birokrasi yang tak efesien: pungutan liar yang makin liar, pajak daerah yang kian parah, korupsi pejabat yang tetap “konsisten”, penggusuran usaha yang tak masuk akal, penyalahgunaan hukum yang sewenang-wenang, dst.

Harus diakui bahwa pemerintah gagal mendiagnosa patologi sosial-ekonomi negeri ini, tetapi rakyatlah yang selalu dijadikan korban. Sekaligus, fenomena ini juga menunjukkan bahwa posisi tawar buruh dan rakyat umumnya hingga kini memang amatlah lemah, dirangsek segala kepentingan kelompok neoliberal yang bermodal tak terbatas.

Solusi Perburuhan
Banyak data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir ini kesempatan kerja di sektor formal cenderung menciut dengan perbedaan upah yang kian lebar antara lapangan kerja formal dan informal. Industri manufaktur tampak belum mampu menyerap lebih banyak buruh dibanding sektor pertanian, meski sektor pertanian ini terus dikucilkan.

Sebetulnya, saat ini solusi penciptaan lapangan kerja yang dibutuhkan Indonesia bukanlah “mantra” investasi dengan merevisi UU No.13/2003 yang kian merugikan buruh, melainkan dengan melakukan pembangunan pertanian dan pedesaan secara inensif. Sebab sekitar 65 persen penduduk kita berada di pedesaan, sekitar 44 persen angkatan kerja negeri ini bekerja di sektor pertanian (dalam arti luas), sekitar 16 persen PDB nasional berasal dari sektor pertanian, dan kajian-kajian ekonomi menyimpulkan bahwa produk-produk pertanian memiliki efek memicu (multiplier effects) dan keterkaitan (forward and backward linkages) yang tinggi dengan sektor-sektor lain.

Karenanya, tampak jelas bahwa upaya merevisi terhadap UU No.13/2003 yang dibikin kian memberangus buruh adalah “agenda pesanan” yang biasa dilakukan para kroni rezim predatoris Orde Baru yang, untuk beberapa kepentingan, beraliansi dengan para pemodal internasional. Dengan dikaji ulangnya rancangan revisi UU perburuhan tersebut, kita masih menanti jawaban pemerintah atas pertanyaan rakyat selama ini: akan sejauh manakah bangsa ini terperangakap dalam jebakan globalisasi? ***
Post a Comment