Refleksi Hari Buruh

Kembali ke Perjuangan Politik

Tanggal 1 Mei nanti kaum buruh dunia, tak terkecuali di Indonesia, akan merayakan hari penting mereka. May Day, hari 1 Mei, dikenal sebagai hari buruh internasional: hari di mana momen-momen penindasan terhadap buruh serentak direfleksikan dan diekspresikan lewat aksi protes mereka secara bersama-sama.

Hari buruh tersebut pada mulanya diperingati untuk mengenang peristiwa pemogokan 350.000 buruh yang diorganisir Federasi Serikat Buruh AS pada 1 Mei 1886 di banyak tempat di AS, menuntut waktu kerja 8 jam sehari. Mengapa peristiwa 1 Mei itu kemudian menjadi hari buruh internasional?

1 Mei 1886 di Chicago, AS. Sabtu cerah berubah menjadi kelabu kala pemogokan buruh di kota itu demikian menyeluruh, membuat segala aktivitas kota menjadi lumpuh. Dua hari setelahnya kepolisian kota dengan membabi-buta menembaki pemogok yang berhamburan; 4 orang tewas dan banyak lagi yang luka-luka. Peristiwa ini memicu amarah di kalangan buruh.

Hari-hari berikutnya aksi damai massa di lapangan Haymarket, masih di kota yang sama, harus menelan banyak korban menyusul pelemparan bom yang melukai 70 petugas keamanan. Tak menemukan sang pelaku, kepolisian kota malah menangkap delapan aktivis buruh hanya karena mereka dianggap pemimpin buruh yang revolusioner. Kisah ini berujung tragis: kedelapan aktivis itu dijatuhi hukuman mati, sebagian besar dieksekusi.

Gelombang protes pun semakin menggunung, juga dari belahan negeri lain. Sejak tahun 1890, 1 Mei akhirnya untuk pertama kalinya dirayakan sebagai hari buruh internasional. Akan tetapi, lewat perjalanan waktu, percik api yang menjalar itu justru padam pula di sumbernya: peringatan hari buruh di AS kian lama kian redup, kebanyakan masyarakat AS lupa tentang sejarah ini. Ketika lebih dari satu abad kemudian 1 Mei di banyak negeri kini dikenang oleh kaum buruh sebagai momen perlawanan mereka, dan bahkan diakui secara resmi di banyak negara, justru di “kampung halamannya” 1 Mei telah dialpakan.

Bersama Kanada dan Afrika Selatan, AS adalah negara yang tidak mengingat 1 Mei sebagai hari buruh. Pada masa histeria anti-komunis Perang Dingin, masyarakat AS memilih 1 Mei digeser menjadi “hari kesetiaan” dan diperingati pada setiap Senin pertama di bulan September dengan alasan yang cukup remeh: hari itu akan merupakan hari libur yang pas untuk mengisi jeda panjang antara hari kemerdekaan, 4 Juli, dan hari syukuran (thanksgiving day) di bulan November...

Bagaimanakah “ritual” peringatan hari buruh di negeri ini? Secara umum dinamika aksi buruh di Indonesia dalam enam tahun terakhir terjadi dengan rima yang fluktuatif, menunjukkan bahwa aksi-aksi buruh selama ini belum mampu secara signifikan mempengaruhi kebijakan politik nasional. Selama era Reformasi, sepanjang tahun 1999-2005, aksi buruh terbanyak terjadi pada tahun 2001 (357 kali), sementara partisipasi buruh dalam aksi paling banyak terjadi pada tahun 2000: melibatkan 730.922 buruh (Jurnal Sedane, 2005).

Sebetulnya, pada masa sebelum Orde Baru buruh mendapat tempat yang relatif lebih baik dibanding sekarang: 1 Mei dirayakan sebagai hari buruh dan hukum perburuhan Indonesia masa itu, dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya, dianggap paling melindungi buruh dari segala celah yang dapat mengeksploitasi mereka. Tapi kini waktu tak lagi memihak buruh. Terutama sejak zaman peralihan ke era Orde Baru seiring dengan kebijakan pemesatan industrialisasi, buruh perlahan diseret kembali ke momen menuju kematiannya. Meminjam frase Ingleson (2004), menjadi buruh di negeri ini bak seonggok tubuh dengan “tangan dan kaki terikat!”

Padahal catatan sejarah menyebutkan bahwa organisasi-organisasi buruh Indonesia, terutama berakar pada sektor transportasi dan perkebunan, memerankan bagian penting dalam serangkaian babak perjuangan kemerdekaan negeri yang penuh kekerasan (Tedjasukmana, I958; Ingleson, 1986; Shiraishi, 1990). Dibentuk pertama kali pada tahun 1910an, organisasi-organisasi buruh ini mendahului partai-partai politik dan beragam organisasi massa lain. Pemerintahan Hindia Belanda tentu banyak memberangus tumbuhnya kelompok radikal gerakan buruh yang dipengaruhi oleh perkembangan PKI.

Pada tahun 1950an dan awal tahun 1960an, Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang didukung PKI adalah organisasi buruh yang paling aktif dan kuat di antara banyaknya organisasi buruh yang memiliki kaitan dengan partai politik. SOBSI sangat berpengaruh, misalnya, dalam nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di akhir 1950an. Namun, kebijakan darurat militer dan kontrol pengelolaan atas perusahaan-perusahaan tersebut akhirnya menempatkan tentara pada posisi yang kemudian malah berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok militan gerakan buruh yang umumnya dipimpin oleh kelompok komunis.

Penghancuran PKI oleh koalisi yang dipimpin tentara, kelas menangah kota, juga kepentingan kaum pemilik tanah pasca-1965 berdampak pada lenyapnya tradisi politik keserikatburuhan, dan warisan ini terus menghambat buruh terorganisasi di Indonesia. Sejak 1970an hingga tumbangnya rezim Orde Baru, buruh dihambat oleh sistem korporatis yang sangat otoriter yang hanya memberikan ruang kepada satu federasi serikat buruh sah bikinan pemerintah (SPSI) yang, atas nama kesatuan dan persatuan nasional, sistem itu secara virtual melarang setiap aksi perburuhan (Hadiz, 1997).

Indonesia adalah negeri Asia Tenggara yang paling parah tertimpa krisis 1997/1998 dan juga yang buruh-buruhnya paling keras dibungkam. Dan hanya krisis ekonomi di negeri ini yang kemudian memunculkan satu krisis politik mendasar: seluruh bangunan sistem rezim yang sejak lama mapan akhirnya melonggar ketika krisis tak kunjung teratasi yang itu berarti terbukanya kesempatan-kesempatan baru bagi pengorganisasian buruh. Tetapi fakta telah menunjukkan bahwa kemampuan buruh untuk mempengaruhi kebijakan negara tergantung pada posisi tawarnya dalam konstelasi kekuatan sosial yang lebih luas.

Tentu peristiwa bersejarah tumbangnya Orde Baru membebaskan upaya pengorganisasian buruh dari sekian hambatan hukum yang telah lama ada. Tetapi, ketika elite lama dan elite baru kembali terbentuk dalam satu format politik demokratis “membajak” agenda Reformasi, buruh terorganisasi umumnya tetap saja tidak mampu terlibat meskipun terdapat banyak sarana-sarana pengorganisasian yang baru. Dari kekuatan-kekuatan utama yang bertarung membentuk kembali kekuasaan pasca-Orde Baru, tak satupun yang memiliki dukungan konstituensi dari buruh; satu kenyataan yang banyak diakibatkan oleh disorganisasi sistematik dan marjinalisasi buruh di bawah Orde Baru (Hadiz, 2004).

Karenanya, pada setiap 1 Mei sejak tumbangnya rezim Orba, sekaligus menjadi saat di mana buruh negeri ini terus tampak seperti Sisiphus dalam mite Yunani yang terjebak dalam labirin kesia-siaan. Peringatan 1 Mei di Indonesia, yang belum kembali dijadikan hari libur bekerja, pada dua tahun lalu selalu menunjukkan bahwa buruh menuntut pencabutan Undang-undang No.13/2003 karena “memeras” mereka. Kini UU tersebut malah akan direvisi demi memfasilitasi “tuan pemodal besar” yang tak kunjung puas meraup untung. Bukankah investor enggan bertandang terlebih karena sistem birokrasi yang tak efesien? Harus diakui bahwa pemerintah telah gagal mendiagnosa patologi sosial-ekonomi negeri, tetapi buruhlah yang selalu dijadikan korban. Sekaligus, fenomena ini juga menunjukkan bahwa posisi tawar buruh hingga kini amat lemah.

Lantas apa yang bisa direfleksikan dari kenyataan ini? Politik gerakan buruh di Indonesia, seperti halnya di negeri-negeri Asia Tenggara lainnya, memang telah ditekan sedemikian rupa agar mengadopsi “keserikatburuhan ekonomi” ketimbang “keserikatburuhan politik” yang dulu hadir dalam masa-masa perlawanan atas penjajahan. Tradisi “keserikatburuhan politik” pun kini hancur dengan dampak telah terbatasnya perjuangan buruh pada kesejahteraan ekonomi yang lepas dari agenda sosial dan politik yang lebih luas.

Saat ini, dalam melawan kolonialisme yang tak kasat mata dan terselubung, amat penting bagi gerakan buruh negeri ini berpikir bahwa merupakan kekeliruan untuk membatasi diri mereka hanya pada visi ekonomi. Perjuangan untuk mendapatkan hak-hak ekonomi dan tingkat kesejahteraan secara esensial juga merupakan sebuah perjuangan politik. Kembali ke perjuangan politik adalah langkah awal untuk mengembalikan hak-hak kita, kaum buruh, dan agar perlahan “tangan dan kaki yang terikat” ini dapat segera bebas bergerak.***

Bogor, April 2006
Post a Comment