Amerika vs Iran

Kuasa Lunak Amerika vs Iran

Istilah kuasa lunak (soft power) telah dipopulerkan sejak penghujung 1980 oleh Joseph S Nye Jr, guru besar Kennedy School of Government Universitas Harvard, Amerika Serikat. Dalam dua karyanya, Bound to Lead (1990) dan The Paradox of American Power (2001), Nye lalu mengembangkan ide kuasa lunak ini dan bagaimana relevansinya dengan Amerika.

Tetapi, penjelasan Professor Nye yang lebih terperinci mengenai kuasa lunak ditulisnya secara menarik dalam Soft Power: The Means to Success in World Politics (2004). Dalam buku tersebut Nye mendefinisikan ‘dimensi ketiga’ kuasa ini sebagai kemampuan menciptakan pilihan-pilihan bagi orang lain, yakni kemampuan memikat pihak lain agar rela memilih melakukan hal yang kita kehendaki tanpa kita memintanya. Nye menyebutkan bahwa kuasa lunak suatu negara terdapat terutama dalam tiga sumber: kebudayaan, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negerinya.

Kuasa lunak dan keras
Perbedaan antara kuasa lunak dan kuasa keras (hard power) dapat dilihat dalam tiga hal: ciri, instrumen dan implikasinya. Kuasa lunak berciri mengkooptasi dan dilakukan secara tidak langsung, sedangkan kuasa keras bersifat memaksa/memerintah dan diopersikan secara langsung. Instrumen kuasa lunak berupa nilai, institusi, kebudayaan, kebijakan, sementara kuasa keras antara lain militer, sanksi, uang, suap, bayaran. Karenanya, tidak seperti kuasa lunak yang berimplikasi mengkooptasi, kuasa keras kerap mengundang lahirnya perlawanan.

Amerika, selain dengan budayanya yang telah masyhur di penjuru ‘kampung global’, kerap mencuri hati masyarakat dunia dengan demokrasi. Sebagian besar penghuni bumi pun terpikat nilai demokrasi ini. Layaknya Alexis de Tocqueville di abad ke-19 yang terpesona oleh ‘demokrasi di Amerika’, sebagian besar mereka yang pernah studi di Amerika cenderung akan ‘terseduksi’ negeri Paman Sam itu.

Mantan sekretaris negara AS, Colin Powell, pernah mengakui kenyataan ini. Menurutnya, proses pertukaran budaya lewat program beasiswa belajar merupakan aset yang besar bagi negerinya, terutama sebagai sarana menjadikan para ‘alumni Amerika’ itu sebagai ‘diplomat Amerika’ kelak (Nye, 2004: 44). Tokoh politik Prancis, Hubert VĂ©rdin dan Dominique Moisi, dalam France in an Age of Globalization (2001) juga mengakui ‘efek Tocqueville’ dalam program beasiswa ini, yang menjadikan Amerika mudah menciptakan hasrat-hasrat masyarakat dunia melalui citra globalnya.

Dalam memperbaiki citranya yang kian meredup, di Indonesia sejak 2004 pemerintah Amerika ‘menyusup’ dengan membuka ruang khusus perpustakaan, “American Corner”, di beberapa perguruan tinggi penting: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah (Jakarta), Universitas Indonesia (Depok), Universitas Gadjah Mada (Yogyakarta), UIN Walisongo (Semarang), UIN Sumatera Utara (Medan), Universitas Muhammadiyah (Malang), Universitas Airlangga (Surabaya), dan Universitas Hasanuddin (Makasar).

‘Perpus Bush’ itu menyediakan buku, majalah, internet, bahan-bahan audio-visual dan sumber-sumber sambungan langsung (online database) yang berkaitan dengan informasi terkini mengenai Amerika dan relasinya dengan Islam, tentang pemerintahan Amerika, dan seputar kehidupan masyarakat di Amerika. Upaya ini tak lebih dari hegemoni yang tak henti-hentinya dilakukan Amerika, meski tentu saja manfaat penggunaan perpus itu tetap bergantung pada kita.

Amerika vs Iran
Jika Amerika telah lama menanamkan kuasa lunaknya di penjuru dunia termasuk di Indonesia, Iran adalah kebalikannya. Iran dikenal sebagai negeri perlawanan. Negeri ini dulu bernama Persia yang menjadi negara pertama yang diduduki tentara Islam awal. Pendudukan di abad ketujuh ini kelak memisahkannya dari Arabia. Persia merupakan salah satu kekaisaran terbesar di dunia dalam sejarah purba, dan telah lama memelihara suatu identitas kebudayaan yang khas dalam dunia Islam dengan tetap menggunakan bahasa mereka dan memeluk Islam dengan interpretasi Syi’ah.

Dari segi geopolitik, Iran berada di suatu lokasi yang sangat strategis. Dengan luas wilayah sekitar 1.648.000 km2, negeri ini dikelilingi negara-negara penting di kawasan benua Asia dan Eropa, seperti Turki, Rusia, Afganistan, Pakistan dan Irak. Namun secara politis negara-negara yang mengelilingi Iran tersebut tergolong rawan. Penggempuran AS atas Afghanistan dan invasinya atas Irak adalah salah satu fenomena ketakstabilan politik yang menyelimuti kawasan sekitar negeri ini.

Pada 1979 Iran menjadi sorotan dunia saat monarki digulingkan dan sebuah republik Islam yang unik dideklarasikan, dengan ulama -- dikepalai Imam Khomeini -- memegang kontrol utama. Peristiwa itu disusul dengan periode kelam dan masa penuh ketakstabilan, termasuk delapan tahun perang melawan Irak (1980-1988). Perang itu, selain merenggut tak kurang dari 30.000 tentara Iran, juga telah menjadikan kekayaan minyak negeri ini merosot tajam. Embargo ekonomi oleh Amerika telah memperparah kondisi ekonomi negeri yang mengandalkan hasil minyak ini. Memang semenjak penggulingan kekuasaan Shah Iran dukungannya, Amerika selalu menekan Iran. Saat peristiwa itu -- yang konon Ahmadinejad terlibat -- kedutaan Amerika di Teheran diduduki dan 52 stafnya disandera selama 444 hari.

Buntut dari ketegangan antara Iran dan Amerika yang terus meninggi hingga saat ini tampaknya akan berakhir dengan rencana penyerangan Amerika terhadap Iran. Siapkah Iran menghadapi serangan Amerika? Jawaban atas pertanyaan ini telah jelas dari apa yang telah dilakukan para petinggi negeri pengekspor minyak, karpet dan produk agrikultur ini dalam beberapa bulan terakhir.

Sebelum lawatan enam hari yang dilakukan Presiden Ahmadinejad ke Jakarta pada pertengahan Mei lalu, seminggu sebelumnya ketua tim perunding Ali Larijani telah bertandang ke Turki; juga, sebulan sebelumnya mantan presiden Hashemi Rafsanjani berkunjung ke Kuwait dan Uni Emirat Arab (International Herald Tribune, 9 Mei 2006). Selain itu, Menlu Iran Manouchehr Mottaki baru-baru ini telah mengunjungi Irak dan juga berencana menghadiri pertemuan gerakan non-blok di Malaysia dalam waktu dekat.

Para petinggi Iran dalam misi lawatan kenegaraannya itu tengah mengupayakan diplomasi, menggalang dukungan dari negeri-negeri muslim dengan mempertimbangkan Indonesia sebagai sumber yang terbesar. Iran sadar bahwa ummat Islam Indonesia adalah sumber kuasa lunak mereka dalam menyokong program damai pengayaan uraniumnya. Karenanya Indonesia bagi Iran haruslah menjadi partner penting. Dan kunjungan Ahmadinejad di Jakarta pun menghasilkan beberapa keputusan yang signifikan bagi Indonesia dan Iran, yakni dua perjanjian dan empat nota kesepahaman yang konkret.

Upaya Iran ini merupakan langkah yang patut diperhitungkan Amerika. Diplomasi Ahmadinejad tersebut setidaknya bisa mengimbangi manuver Amerika/Barat di Asia Tenggara menyusul lawatan Menlu Amerika Condoleezza Rice dan PM Inggris Tony Blair ke Jakarta tak lama berselang. Indonesia memang teramat berarti bagi kepentingan global, tak terkecuali bagi Amerika dan Iran. Kini Iran perlahan berupaya menyaingi Amerika dalam menciptakan kuasa lunaknya sambil berupaya meningkatkan kapasitas kuasa kerasnya.***
Post a Comment