Deglobalisasi

Beberapa hari ini kita dikhawatirkan oleh fenomena tak terkendalinya harga beras dan minimnya produksi beras (Kompas, 19/02/07). Ribuan warga miskin di beberapa kota berbondong-bondong antri membeli beras murah. Pemerintah terus menyiapkan puluhan ton beras dalam setiap operasi pasar, namun selalu habis dalam hitungan dua atau tiga jam.

Ironisnya, operasi pasar beras itu selalu berakhir dengan kekecewaan warga miskin, sebab kebanyakan beras itu justru diborong para pedagang (Kompas, 15/02/07). Pemerintah tengah membereskan penyelewengan tersebut, tetapi rakyat tak akan lupa ketidakberesan yang berkali-kali terjadi.


Ricuhnya politik beras dan buruknya penanganan sektor pertanian di negeri ini adalah cermin kegagalan pemerintah secara turun-temurun. Pada saat negeri-negeri tetangga tengah siap dengan swasembada pangan, kita malah mengimpor pangan dalam jumlah yang sangat besar.

Carut-marut permasalahan pangan mengingatkan kita pada wajah janus globalisasi: fenomena semakin menyempitnya dunia telah menuai anugerah sekaligus bencana, tetapi bagi banyak negeri berkembang seperti Indonesia globalisasi lebih merupakan petaka tiada akhir.

Memang rezim neoliberal dalam dua dasawarsa terakhir telah mampu mendorong globalisasi ke arah persaingan yang memperlihatkan tingkat kemajuan ekonomi dan produktivitas yang cukup positif. Tetapi hal ini tidaklah tanpa masalah. Semua itu telah meroketkan tingkat persaingan dan menurunkan keuntungan perusahaan dan pelaku usaha.

Fenomena tersebut terjadi di manapun. Banyak perusahaan akhirnya menanggapinya dengan memecat pekerja, memotong gaji karyawan, dan mengurangi kesejahteraan buruh. Sementara pemerintah yang ditekan untuk melakukan pengurangan defisit juga akhirnya memperkecil anggaran kesejahteraan dan layanan publik (Ortiz, 2004).

Perdebatan tentang globalisasi, baik sebagai konsep, cakupan, maupun keunikan fenomenanya memang masih sengit diperdebatkan. Tetapi tidaklah sulit untuk melihat kenyataan yang merupakan efek dari globalisasi: gerak modal yang secara dramatis meningkat dalam lebih dari tiga dasawarsa terakhir yang berhadapan dengan negara yang tak bergerak dan tenaga kerja nasional yang umumnya statis, telah menjadikan modal memiliki kekuasaan struktural yang lebih baik.

Perubahan tersebut lebih lanjut telah memperkuat modal yang secara internasional bergerak menuntut iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan menekan negara agar membatasi arena yang tersedia bagi masyarakat sipil (Hadiz, 2004). Fenomena inilah yang menjadikan banyak kelompok masyarakat sipil dunia penentang globalisasi berupaya menggagalkan setiap Forum Ekonomi Dunia, sejak perhelatan itu dilaksanakan di Seattle, AS. Di sebagian kalangan aktivis akhirnya muncul gagasan untuk melakukan upaya deglobalisasi.

Istilah deglobalisasi ini pun ramai diperbincangkan setelah Walden Bello, salah seorang aktivis gerakan sosial yang juga guru besar di University of the Philippines, memaparkan ide tersebut. Paparan yang lebih terperinci kemudian ditulis Bello dalam bukunya Deglobalization: Ideas for a New World Economy (2002). Dalam buku itu ia mendefinisikan deglobalisasi sebagai "upaya melakukan orientasi-ulang perekonomian domestik dari yang menekankan produksi untuk ekspor ke produksi untuk pasar lokal."

Sebagaimana pernah juga dipikirkan John Maynard Keynes lebih dari seabad lalu dalam satu tulisan bertajuk "National Self-Sufficiency" (1933), ide Bello tentang deglobalisasi ini pun paralel dengan yang pernah ditawarkan intelektual Mesir, Samir Amin, yang pada 1990 menggagas ide 'memutus rantai' ekonomi, dalam bukunya Delinking: Toward a Polycentric World. Bagi Amin, idenya itu adalah upaya mensubordinasi hubungan dengan luar dan mengutamakan logika pembangunan di dalam.

Keynes, Amin, dan Bello sama sekali tidak menentang keterkaitan ekonomi antara satu negara dengan negara lain. Mereka hanyalah menekankan bahwa kepentingan pasar domestik adalah yang utama. Bila Bello menyatakan bahwa deglobalisasi bukanlah menarik diri dari komunitas internasional, Amin menegaskan bahwa 'memutus rantai' bukanlah sebentuk autarki. Paradigma deglobalisasi ini memiliki satu ciri mendasar, yaitu tuntutan melakukan produksi barang dan jasa yang merespon kebutuhan masyarakat, bukan merupakan permintaan yang diciptakan budaya konsumtif hasil dorongan korporasi, modal dan pasar.

Deglobalisasi, demikian Bello, merupakan upaya melakukan produksi, pertukaran, dan distribusi yang baru dalam satu tata-dunia yang baru yang "tidak-global", yang hanya melibatkan koperasi-koperasi milik masyarakat, perusahaan swasta lokal dan perusahaan milik negara. Dalam dunia yang "tidak global" itu roda perekonomian sama sekali tidak melibatkan korporasi transnasional.

Bagi pendukung ide deglobalisasi ini, negara adalah benteng yang amat penting untuk membendung kekuatan korporasi global. Sekali lagi, ini tidak berarti mereka akan menentang keterkaitan dan pertukaran internasional. Paradigma deglobalisasi dengan demikian menyediakan satu pendekatan strategis untuk melawan globalisasi ala kaum neoliberal.

Singkatnya, deglobalisasi adalah upaya membongkar (deconstruct) kekuatan korporasi dan pasar keuangan global, dan membangun kembali (reconstruct) hubungan sosial, komunitas, lingkungan, dan ekonomi domestik. Paradigma deglobalisasi ingin membuktikan bahwa dunia yang alternatif atau dunia yang lain adalah mungkin. Another World is Possible adalah slogan para aktivis dalam setiap Forum Sosial Dunia.

Sebagai satu strategi ekonomi-politik tentu ide deglobalisasi ini masih belum memadai dan perlu kajian yang lebih mendalam, seperti yang sedang dikembangkan Thailand sekarang ini. Kita akhirnya patut bertanya: mengapa negeri agraris seperti Indonesia yang amat kaya ini tak kunjung mencapai swasembada pangan, memiliki sistem pertanian yang sangat buruk, dan masih saja terjerat sisi buruk globalisasi?

Sampai kapanpun kita akan terus dibayang-bayangi rasa cemas melambungnya harga beras dan minimnya produksi beras nasional, bila pengelola negeri ini tidak memiliki visi perbaikan sektor pertanian dan perhatian terhadap hak warga atas pangan. Untuk itu ide tentang deglobalisasi ini patut dijadikan satu bahan renungan bersama, terutama oleh para pengambil kebijakan di republik ini.
Post a Comment