Sesudah Gerakan Payung di Hong Kong

Akhir Oktober 2014, cuaca kota Hong Kong masih panas dan lembab. Ribuan warga kembali bergabung dalam pendudukan Jalan Nathan di Mongkok, distrik perdagangan terpadat. Saat itu aksi sudah melewati minggu keempat. Jalanan yang mereka duduki merupakan jalur tersibuk di seluruh kawasan Kowloon yang menghubungkan dengan pulau-pulau lain. Mereka meneriakkan yel-yel: "Demokrasi untuk Hong Kong!", "CY Leung boneka Beijing!", "CY Leung segera turun!", "Pemilu Langsung!" Di bagian selatan Jalan Nathan yang panjang, pendudukan dikuasai oleh kelompok ultra-kanan, sementara di bagian utara oleh beberapa kelompok kanan lainnya (di Hong Kong kelompok progresif disebut 'kanan'; sebutan 'kiri' lebih berarti pro-Beijing atau pro-status quo). Puluhan ribu warga lainnya menduduki dua titik kunci lain: kawasan Admiralty dan Causeway Bay.


Tidak seperti di kawasan-kawasan lain di Cina, di Hong Kong aksi protes memang rutin terjadi. Protes kali ini merupakan terbesar dan bersejarah. Secara rutin, artikulasi politik jalanan warga Hong Kong melibatkan ratusan ribu warga, dilakukan setiap tanggal 4 Juni untuk mengenang inisiden Tiananmen tahun 1989, setiap 1 Juli pada peringatan penyerahan Hong Kong kepada Beijing sejak 1997, dan setiap 1 Mei saat memperingati hari buruh internasional. Protes, berpendapat, berorganisasi, dijamin oleh hukum Hong Kong.

Tegangan antara Hong Kong dan Beijing sudahlah terlalu sering terjadi. Tegangan tersebut bukan hanya dalam politik dan melibatkan politisi, tetapi juga dalam budaya dan melibatkan warga biasa. Gerakan payung (umbrella movement) merupakan puncak dari kemarahan masyarakat Hong Kong atas segala skandal dan ketamakan penguasa. Meski Hong Kong dikenal sebagai salah satu kota yang paling tegak dalam menjalankan aturan hukum, namun gerakan payung mampu menggoyahkan jalannya hukum yang selalu tertib itu.



Asal Mula Gerakan Payung


Simbol payung berasal dari satu kebetulan yang menarik. Seperti warga Hong Kong pada umumnya, para demonstran selalu membawa payung dalam cuaca hujan atau panas. Aksi protes yang kemudian dikenal sebagai gerakan payung adalah respon atas situasi kota yang semakin meminggirkan mayoritas rakyat miskin. Karenanya, masyarakat menuntut pemilihan pemimpin yang dicalonkan langsung oleh rakyat yang mau mendengarkan suara rakyat di bawah. 

Tuntutan utama rakyat Hong Kong sejak penyerahan kotanya ke Republik Rakyat Cina ialah universal suffrage, yaitu proses pemilihan pemimpin pemerintahan secara langsung, hak mereka untuk dapat dicalonkan dan juga mencalonkan sebagai kandidat. Juga tuntutan menghapus Komisi Pemilihan (kelompok yang menentukan pemilihan Kepala Daerah atau Chief Excecutive) yang didominasi oleh kelompok bisnis. 


Bertahun-tahun sudah aspirasi ini diabaikan. Rakyat pun melakukan aksi pembangkangan sipil (civil disobedience), protes damai untuk mendesak pemerintah. Pada akhir September 2014, aksi damai itu mendapat respon serangan gas air mata oleh aparat kepolisian, dan para demonstran pun menggunakan payung sebagai pelindung. Sejak itu aksi semakin membesar dan akhirnya dikenal sebagai aksi gerakan payung atau revolusi payung.


Semua diawali oleh puluhan ribu mahasiswa dan pelajar yang menggelar protes pada 22 September 2014 dengan melakukan aksi boikot tidak masuk kelas. Para dosen dan guru juga turut mendukung dengan membuka kelas terbuka untuk belajar di jalanan. Serikat buruh mendukung dengan menyerukan aksi mogok nasional meskipun akhirnya tidak terjadi. Para warga juga mendukung dengan ikut turun memblokade jalan dan menduduki kawasan-kawasan penting: Admiralty (pusat pemerintahan), Causeway Bay (pusat perbelanjaan), dan Mong Kok (pusat bisnis dan lalu lintas paling sibuk). Selama hampir tiga bulan tiga kawasan penting itu diduduki warga. 



Mayoritas Warga Miskin di Hong Kong


Kemiskinan dan Hong Kong sekilas tampak bertentangan. Tetapi itulah kenyataannya. Di Hong Kong kita sering menyaksikan para warga miskin tinggal dan tidur di sudut-sudut jalan dan pertokoan. Banyak kebijakan yang masih diskriminatif dan tidak adil bagi kelas pekerja. Masyarakat sadar jika akar masalahnya ialah karena sebagian besar dari anggota parlemen dipilih oleh sekelompok elite bisnis yang menguasai Komisi Pemilihan. Akibatnya sangat jelas: kebijakan yang melindungi warga miskin pada umumnya, termasuk buruh migran, sangat sulit disahkan karena seringkali diveto dan ditolak.  

Pada tahun 2008-2009, PBB melaporkan jurang antara penduduk kaya dan miskin semakin lebar dan bahkan paling tinggi pada sepuluh tahun terakhir. Satu laporan oleh Credit Suisse Research Institute pada 2010-2011  juga menunjukkan bahwa hanya 1,2 persen orang menguasai sebanyak 53 persen sumber dan kekayaan kota Hong Kong. Kelompok kecil elite bisnis dan oligarkh ini adalah para juragan properti yang menguasai pemilikan tanah, bisnis apartemen, dan gedung-gedung komersial di penjuru Hong Kong. Tidak sedikit di antara mereka juga adalah politisi dan menjabat posisi kunci di partai dan pemerintahan. Laporan terakhir tahun 2013 oleh IMF menyebutkan bahwa harga properti di Hong Kong meroket 9,5 persen, kedua paling tinggi di dunia! Para generasi muda Hong Kong sudah sampai pada tahap frustasi: tak ada harapan hidup yang layak di masa depan. 


Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi kesenjangan sosial yang semakin parah ini. Yang paling mengundang emosi rakyat ialah jawaban Chief Excecutive CY Leung dalam menanggapi tuntutan universal suffrage: “jika warga melakukan pemilihan secara langsung dan transparan, maka sangatlah berbahaya karena ini memberikan ruang bagi kebanyakan warga di Hong Kong yang miskin untuk bersuara lebih besar dalam politik. Ini akan mengancam kepentingan bisnis.” Pernyataan ini mengundang cemooh dan amarah. 


Seperti halnya anggota DPR, selama ini Chief Executive juga dipilih oleh komite yang sebagian besar dikuasai oleh kelompok-kelompok bisnis. CY Leung dipilih sebagai Chief Executive pada tahun 2012 oleh komite bisnis tersebut, mengalahkan seorang lawannya yang berasal dari kelompok kekuatan politik dan bisnis lain.



Peran Mahasiswa di tengah Fragmentasi Gerakan Progresif 


Mahasiswa memainkan peran sangat penting dalam gerakan payung. Organisasi-organisasi mahasiswa, terutama Federasi Mahasiswa Hong Kong (Hong Kong Federation of Students/HKFS), memobilisasi anggotanya secara efektif. Organisasi ini memang memiliki sejarah yang panjang, melewati 50 tahun pasang-surut. HKFS memiliki sumber daya yang melimpah dan struktur kelembagaan yang baik. Gerakannya telah dibangun sejak lama sampai akhirnya mendapat pengakuan. 

Dalam aksi pembangkangan publik, HKFS beserta organisasi mahasiswa lainnya, Scholarism, turut melakukan persiapan dan pengorganisasian selama lebih dari 2 tahun melalui proses referendum di kampus-kampus. Tak kurang dari 60 persen dari total mahasiswa mendukung rencana pembangkangan publik. Di tengah fragmentasi gerakan progresif, mahasiswa menjadi lokomotif gerakan payung. 


Tentu ada masyarakat yang menentang pembangkangan sipil. Mereka adalah kelompok konservatif yang didominasi generasi tua, dan tentu terutama kalangan bisnis. Jumlah mereka tak kalah banyak. Di tengah situasi ini mahasiswa terus berusaha meradikalkan anggotanya (dan diradikalkan oleh banyak intervensi dari berbagai elemen gerakan) hingga pada tingkat di mana para pemimpinnya tidak punya nyali untuk membuat keputusan yang berani. Terutama, tak ada kesempatan bagi HKFS untuk kembali melakukan konsultasi dan referendum bersama anggota saat ruang politik menghadapi jalan buntu. 


Pemerintah pun mengulur waktu, menguji ketahanan aktivis sambil menyiapkan serangan balik dan rencana penggusuran atas tenda-tenda pendudukan. Aksi teror fisik terhadap aktivis prodemokrasi pun dilancarkan. Tidak sedikit aktivis ditahan dalam operasi anti-tindakan makar. Ada juga yang dipukuli sekelompok polisi, sesuatu yang tidak lumrah terjadi. Dalam operasi lain, konon tangan-tangan kelompok mafia Triad juga turut terlibat.  


Terlepas dari respon negara yang represif, salah satu faktor kegagalan gerakan payung adalah fragmentasi dalam kelompok gerakan sendiri. Mereka terpecah oleh perbedaan strategi, ego individu, dan terlebih oleh pandangan mereka tentang dinamika politik Beijing (Partai Komunis Cina). Di tengah-tengah fragmentasi itu, warga Hong Kong tidaklah cukup siap untuk memobilisasikan diri secara lebih masif. Para pemimpin gerakan payung  telah berusaha tapi tidak cukup berhasil. Buruh pun diserukan untuk mogok, tapi mereka tampak gagap dan akhirnya pemogokan gagal; belum pernah ada pengalaman yang nyata bagaimana pemogokan umum dilakukan. Singkatnya, Hong Kong seperti seekor semut yang tengah menghadapi tembok besar Beijing dengan kekuatan seribu ekor gajah.  



Belajar dari Gerakan Payung


Realitas masyarakat di Hong Kong tetaplah menunjukan tegangan antara kenyataan mereka sebagai 'binatang ekonomi' dan 'manusia politik'. Tekanan hidup yang keras di satu sisi dan kesadaran bahwa perubahan politik harus dicapai melalui tindakan politik yang nyata di sisi yang lain. Karenanya aksi-aksi protes setiap tanggal 1 Mei, 4 Juni, dan 1 Juli adalah momen artikulasi politik massa yang paling baik dalam menggambarkan kesadaran politik masyarakat Hong Kong.

Salah satu capaian penting gerakan payung ialah pendidikan politik dan proses radikalisasi ratusan ribu rakyat, dan kemampuannya mendorong mereka turun ke jalan-jalan, menduduki ruang-ruang publik, dan menggoyahkan hukum dan aturan yang sangat tertib untuk beberapa waktu. Gerakan payung juga telah mengubah cara pandang masyarakat tentang politik dan demokrasi yang semakin identik dengan Hong Kong, berbeda halnya dengan Cina daratan. Identitas yang paling berhasil dibangun oleh gerakan payung ialah bahwa masyarakat Hong Kong adalah juga 'manusia politik', bukan hanya 'binatang ekonomi'. 


Lebih dari itu, tindakan pendudukan ruang publik dan aksi pembangkangan sipil selama lebih dari 11 minggu adalah momen yang sangat penting dalam sejarah kota Hong Kong. Peristiwa ini sudah memberikan pelajaran yang nyata dan pendidikan politik rakyat yang efektif. Ruang-ruang dan jalanan yang diduduki diubah secara kreatif menjadi laboratorium terbuka, studio, kelas, tempat ibadah, ruang tidur, kamar mandi, kebun organik, taman bermain, teater pertunjukan, ruang belajar, dan ruang interaksi yang jujur lainnya. Semuanya adalah inisitif rakyat yang tulus, yang mencoba membangun solidaritas dan menciptakan relasi sosial bukan kapitalis - sesuatu yang sulit dibayangkan terjadi di Hong Kong. 


Kini pemerintah Hong Kong melakukan serangan balik dengan menahan ratusan aktivis. Pemerintah pusat di Beijing pun sudah semakin ketat mengawasi Hong Kong, baik dengan teror ataupun dengan respon yang lebih canggih. Kelompok mahasiswa kini menjadi target pemecahan berikutnya, dengan terbentuknya organisasi baru: Progressive Students Alliance. Sangat beralasan jika masa depan demokrasi di Hong Kong disebutkan buram. 


Tetapi gerakan payung belumlah berakhir. Tugas berat 'manusia politik' Hong Kong ke depan ialah terus berusaha melakukan pengorganisasian sosial, tetap terhubung dengan gerakan rakyat di tanah daratan yang mengalami represi ribuan kali lipat, yang justru dari merekalah sebenarnya gerakan rakyat di Hong Kong telah dan harus terus banyak belajar.***


Dimuat di IndoProgress
Post a Comment