Melawan Kuasa Korporasi, Mencari Alternatif dari Globalisasi Kapitalis

Tinjauan Buku

  • Pengarang: Martin Hart-Landsberg
  • Judul: Capitalist Globalization: Consequences, Resistance, and Alternatives
  • Penerbit: Monthly Review Press
  • Tahun terbit: 2013
  • Jumlah halaman: 223

BUKU terbaru Martin Hart-Landsberg—editor Monthly Review dan guru besar ekonomi pada Program Ekonomi-Politik di Lewis and Clark College, Portland, Oregon, AS—berjudul Capitalist Globalization: Consequences, Resistance, and Alternatives (2013). Ia dengan baik menjelaskan mengapa kapital terus mencari ruang yang kondusif bagi akumulasinya sebesar mungkin, mengapa ia berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu negara ke negara lain untuk kemudian secara struktural membentuk rezim akumulasi kapital. Rezim ini menurutnya terutama terhimpun di kawasan Asia Timur yang lebih banyak dikuasai korporasi transnasional, dengan Cina sebagai pusat produksi untuk pasar global.
Argumen tajam Hart-Landsberg membuka kedok ideologi neoliberal yang goyah menyusul krisis finansial tahun 2008, dan menunjukkan fakta-fakta empiris tentang liciknya perjanjian perdagangan bebas dan lembaga semacam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Berbeda dengan tulisan-tulisannya yang terdahulu yang lebih mendiskusikan seputar perlawanan kelas dan ekonomi politik di Asia Timur—terutama di Korea Selatan, Cina dan Jepang—buku Hart-Landsberg kali ini disertai tawaran alternatif dari globalisasi kapitalis, yaitu prakarsa regional alternatif di Amerika Selatan: ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Aliansi Bolivarian untuk Solidaritas Rakyat Amerika) dan Banco del Sur (Bank Selatan) yang menurutnya merupakan preseden penting perlawanan atas kapitalisme global. 
Ada tiga alasan Hart-Landsberg menulis buku barunya ini. Pertama, ia ingin menunjukkan bagaimana dan mengapa kapitalisme telah membentuk satu proses globalisasi ekonomi-politik yang mengakibatkan munculnya baik masalah-masalah besar yang kita hadapi sekarang ini, maupun suramnya nasib dan keadaan kita di masa mendatang apabila kebijakan negara dan agresifitas korporasi yang menguasai setiap aspek hidup kita masih terus dibiarkan seperti sekarang. Menurutnya, korporasi transnasional telah membentuk sistem produksi dan konsumsi global yang menciptakan kesenjangan, ketidaksetaraan dan ketakstabilan nasional dan internasional pada taraf yang sangat membahayakan. Alasannya yang kedua, ia ingin menelanjangi pendekatan teoritis yang dominan yang selalu menggambarkan keunggulan pasar dalam kegiatan ekonomi (neoliberalisme) sebagai sebuah teori yang cacat dan merupakan selubung ideologi bagi proyek politik korporasi transnasional yang destruktif. Alasan ketiga, ia ingin mendorong pemikiran yang serius tentang pengembangan lembaga, kebijakan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menciptakan suatu alternatif atas globalisasi kapitalis sekarang ini (hlm 9-12). 

Globalisasi sebagai Proyek Kapitalis

Buku Capitalist Globalization terbit seperti pamflet politik yang persuasif, mengggugat diskursus yang umumnya percaya begitu saja bahwa globalisasi adalah fenomena yang tak terhindarkan. Hart-Landsberg dengan lugas menjelaskan bahwa globalisasi merupakan proyek politik para elit korporasi yang terencana. Begitu jelas ia menelanjangi pendekatan teoritis tentang keunggulan kekuatan pasar sebagai teori yang cacat yang menjadi selubung ideologi kapitalisme, juga menunjukkan bukti-bukti empiris bahwa selubung tersebut dirancang untuk melancarkan proyek-proyek politik korporasi transnasional di banyak negara. Menurutnya, teori keunggulan komparatif (comparative advantage theory) lebih merupakan agenda korporasi ketimbang sebagai suatu ilmu sosial. Perjanjian perdagangan bebas seperti antara AS dan Korea Selatan juga baginya lebih merupakan pembenaran bagi kebijakan neoliberal yang tak lain untuk memperkokoh kuasa korporasi transnasional. Dalam tulisan khusus tentang perjanjian perdagangan bebas antara Korea Selatan dan Amerika Serikat, Hart-Landsberg menunjukkan dampak langsung bagi buruh di kedua negara: buruh di AS kehilangan 159 ribu kesempatan kerja, sementara di Korea Selatan prosentase pekerja tidak tetap—termasuk buruh kontrak dan alih daya—meningkat dari 40 persen pada 2000 menjadi lebih dari 60 persen pada 2008; selain itu perjanjian perdagangan bebas tersebut menjadikan Korea Selatan semakin bergantung pada sistem produksi yang mementingkan ekspor ke luar negeri.
Tidaklah sulit untuk melihat kenyataan yang merupakan konsekuensi dari globalisasi kapitalis yang merupakan proyek politik terencana itu: gerak kapital yang secara dramatis meningkat dalam empat dasawarsa terakhir yang berhadapan dengan negara yang tak bergerak dan buruh yang umumnya statis, telah menjadikan kapital memiliki kekuasaan struktural yang jauh lebih kuat. Perubahan tersebut lebih lanjut telah memperkuat kapital yang secara internasional bergerak menuntut iklim investasi yang kondusif, termasuk dengan menekan negara agar membatasi arena yang tersedia bagi gerakan rakyat. Di sini, Hart-Landsberg juga menyebutkan bahwa negara—baik secara individual maupun kolektif—berperan penting dalam memuluskan proyek politik terencana tersebut dengan menyediakan dukungan pada proses akumulasi kapital serta mengguritanya (hlm 30). Contoh yang bisa disebutkan di sini: keberhasilan Samsung dari yang semula merupakan perusahaan kecil penjual ikan kering dan sayuran, hingga menjadi korporasi transnasional raksasa adalah salah satu contoh kolaborasi negara dan kapital. Samsung saat ini menyumbang 30 persen Produk Domestik Bruto (PDB) bagi Korea Selatan. Tidak ada korporasi lain yang sedemikian dominan di satu negara selain Samsung di Korea Selatan.
Sudah banyak literatur yang menunjukkan bagaimana korporasi transnasional menggurita, baik dalam hal jangkauannya yang mengglobal maupun dalam caranya meraup keuntungan. Sekarang ini korporasi transnasional malah berperan penting dalam kegiatan dan transaksi ekonomi dunia yang hampir semua kita tidak bisa luput dari pengaruh dan jangkauannya. Barang dan jasa yang kita gunakan hanpir semuanya terhubung dengan peran korporasi multinasional: komputer, telepon genggam, pakaian, makanan, diproduksi secara rumit dalam satu rantai produksi global yang melibatkan buruh, bahan baku, dan teknologi secara lintas-negara yand dikontrol oleh korporasi transnasional. Hart-Lansberg secara meyakinkan membongkar bagaimana bengisnya korporasi bekerja menumpuk keuntungan dari kegiatan ekonomi dengan merampas tanah rakyat, eksploitasi atas buruh, dan perusakan atas lingkungan. Ia menyebutkan bahwa nilai tambah (added value) yang dikumpulkan oleh korporasi transnasional pada tahun 2010 saja mencapai 16 triliun dollar AS, lebih dari seperempat PDB dunia!
Buku ini menunjukkan bahwa Asia Timur (meliputi negara-negara Asia Timur Laut dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia) menjadi semacam kawasan yang paling favorit bagi korporasi transnasional, sehingga pada 2010 saja kawasan itu telah menyumbang nilai PDB dunia tak kurang dari 28 persen. Padahal pada 1980 nilai PDB Asia Timur hanyalah 10 persen (hlm 30). Kegiatan produksi yang lintas-batas di Asia Timur ini pada akhirnya menaikkan tingkat ketergantungan perdagangan di kawasan ini di mana Cina menjadi pusat dan pengatur segala kegiatan akumulasi kapital kawasan. 

Cina sebagai Pusat Akumulasi dan Konsekuensinya

Hart-Landsberg sangat tekun meneliti Cina dan keterkaitannya dengan dinamika kapitalisme serta akumulasi transnasional. Dalam penelitiannya ia menunjukkan bahwa Cina yang pada tahun 1990 hanya mendapatkan investasi langsung sebesar 3,5 milyar dollar AS, pada 2004 melonjak menjadi 60,6 milyar dollar AS. Rasio ekspor Cina meningkat dari 16 persen pada tahun 1990 menjadi 36 persen pada 2003. Negeri itu sudah semakin bergantung pada kegiatan ekspor yang dikendalikan oleh korporasi transnasional (hlm 87). Rasio ekspor terhadap PDB di Cina meningkat tajam dari 8 persen pada 1980-an menjadi 18 persen pada 1990-an, lalu 28 persen pada 2000-an, dan 36 persen pada tahun 2007 (hlm 43). Kontribusi korporasi transnaional atas ekspor Cina juga meningkat tajam: dari 16,7 persen pada 1991 menjadi 57,1 persen pada 2004 (hlm 45).
Hart-Landsberg menilai bahwa industrialisasi dan investasi langsung (FDI) tentu telah mengubah Cina menjadi negara pengekspor yang tumbuh pesat. Tetapi menurutnya ekspor Cina yang didominasi oleh korporasi asing hanya memiliki kaitan yang sangat sedikit dengan upaya mendukung produksi domestik untuk pasar dalam negeri yang terintegrasi secara nasional. Akibatnya, Cina sebagai negara terus kehilangan orientasi pembangunan, tidak memiliki kemampuan merencanakan serta mengarahkan pembangunan mereka sendiri; sumber daya dalam negeri juga semakin dihisap oleh jaringan asing yang terutama untuk tujuan memenuhi permintaan pasar luar negeri. Potensi pembangunan yang otonom yang dimiliki Cina akhirnya semakin tercerabut (hlm 87). Hart-Lansberg menuliskan demikian:
“Melambungnya Cina sebagai raksasa ekspor terutama karena posisinya kebanyakan sebagai perakit terakhir dari seluruh rangkaian produksi yang lintas-batas bagi jaringan korporasi transnasional…”
“Cina adalah pengekspor komputer nomor satu di dunia, namun kontribusi negara itu sebatas hanya menyediakan buruh berupah rendah dan lahan untuk produksi…”
“Delapan dari sepuluh barang ekspor tertinggi adalah milik perusahaan manufaktur asal Taiwan yang memasok komputer dan komponen tanpa label kepada korporasi global seperti Dell. Tetapi bukan berarti mereka mendapatkan keuntungan berlipat-lipat. Perusahaan seperti Foxconn adalah kontraktor bagi korporasi berasal dari negara-negara maju asal Jepang, Amerika dan Eropa, termasuk Apple, Microsoft, dan Hewlett-Packard di mana merekalah yang meraup sebagian besar limpahan laba.” …(hlm 45-46).

Menurut Hart-Landsberg, industrialisasi dan pembangunan di Cina sekarang ini telah memperkaya dan menguntungkan sebagian kecil (tapi secara angka tetaplah fantastis) kelas menengah Cina—termasuk pejabat dan elit partai—yang berpendapatan tinggi, yang menikmati banyak kesempatan untuk konsumtif. Akan tetapi, di balik semua itu adalah eksploitasi yang kejam terhadap sebagian besar kelas pekerja. Ia memberikan contoh yang baik tentang dampak dari privatisasi di Cina menyusul masuknya ke WTO: kebijakan liberalisasi di negara itu telah menambah pengangguran ketika BUMN-BUMN memecat lebih dari 30 juta buruh antara tahun 1998-2004. Tingkat pengangguran di perkotaan yang tinggi tidak mampu menampung mereka untuk kembali mendapatkan pekerjaan yang layak. Memang mereka mendapat tunjangan untuk bertahan hidup, tetapi tunjangan bagi sekitar 21,8 juta yang dipecat itu hanyalah 19 dolar AS per bulan (bandingkan dengan pendapatan rata-rata yang saat itu, di tahun 2005, sebesar 165 dollar AS).
Kenaikan upah riil di Cina adalah yang tertinggi di Asia, rata-rata 13 persen setiap tahun sejak 2000, satu kenyataan yang terus dimanfaatkan pemerintah negara lain untuk menarik investasi masuk ke negara mereka dengan mengumbar upah rendah buruhnya. Sementara upah buruh di negara-negara lain stagnan, pemerintah Cina juga terus meredam kenaikan upah minimum tidak melebihi 13 persen per tahunnya, yang menurut Hart-Landsberg masih jauh dari layak di mana ia menunjukkan hitungan dari ahli statistik bahwa buruh di Cina diupah hanya 64 sen dollar AS per jam—termasuk semua tunjangan. Kenyataan ini menyulitkan para buruh yang mayoritas adalah pendatang dari desa-desa yang terpaksa hidup dalam lingkungan yang sama sekali baru sebagai buruh upahan di kawasan-kawasan industri. Penting dicatat di sini: sebagai pendatang, para buruh migran itu tidak berhak mendapatkan layanan publik termasuk kesehatan karena sistem hukou (semacam KTP) yang membatasi mobilitas dan hak warga.
Pertumbuhan ekonomi Cina yang berorientasi ekspor dan dikuasai korporasi transnasional menciptakan masalah serius bagi buruh, lingkungan, juga struktur perekonomian yang tidak stabil. Menurut Hart-Landsberg, suksesnya Cina menjadi pemain utama dan pengekspor komoditi dunia telah mengakibatkan tersisihnya banyak negara lain di Asia dari arena perdagangan kawasan sehingga memaksa mereka melakukan orientasi baru, yaitu masuk dalam rantai pasokan global (global supply chain): berperan memasok barang dan komponen bagi korporasi transnasional yang beroperasi di Cina. Tak ayal, negara-negara di Asia Timur pun akhirnya dijalin ke dalam satu rezim akumulasi kapital di kawasan. Rezim ini memproduksi komoditas secara lintas-batas hingga merestrukturisasi kegiatan dan sumber daya nasional yang menjauh dari upaya memenuhi kebutuhan dalam negeri (hlm 88).
Industrialisasi berorientasi ekspor memang sudah menjadi proyek terencana globalisasi kapitalis sejak 1960-an, di mana salah satu dampaknya ialah berpindahnya sektor manufaktur ke negara-negara dengan jumlah buruh melimpah dan berupah lebih rendah, hingga menciptakan peluang yang lebar bagi berkembangnya korporasi di Asia Timur dan masuknya korporasi transnasional di kawasan itu. AS, Jepang, Korea Selatan, Taiwan adalah beberapa negara yang mengalami apa yang disebut sebagai hollowing out: para buruh di negara-negara itu kehilangan pekerjaan akibat berpindahnya industri manufaktur ke negara-negara Asia Tenggara yang surplus buruh dan berupah rendah, termasuk Indonesia. Misalnya, perekonomian AS dan Jepang semakin lesu, investasi kian berkurang, dan tingkat upah buruhnya juga turun karena persaingan global. Sektor manufaktur di negara-negara tersebut pindah ke negara-negara yang berupah rendah, yang mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja. Kenyataan ini terlihat dari kontribusi manufaktur pada PDB AS, misalnya, yang berkurang dari 28 persen pada tahun 1950an menjadi hanya 12 per sen pada 2010. Kenyataan ini mengadu-domba para buruh di negara-negara maju dan berkembang satu sama lain.
Persaingan antarnegara dalam memperebutkan investasi juga mengakibatkan lahirnya rezim yang secara sistematis saling bersaing dalam hal upah murah dan anti-buruh. Hart-Landsberg tidak banyak menjelaskan kenyataan umum ini, kecuali berusaha menyimpulkan bahwa korporasi transnasional—terutama yang memusatkan diri di Cina—sebagai biang keladinya. Dalam konteks Indonesia, satu contoh yang bagus bisa disebutkan di sini: musibah banjir besar yang terjadi di Thailand pada akhir 2011 direspon oleh pemerintah Indonesia bukan dengan solidaritas, melainkan dengan suka cita karena menurut pejabat Indonesia musibah tersebut mendatangkan peluang investasi masuk serta nilai ekspor yang meningkat bagi Indonesia akibat lumpuhnya Thailand.

 Perlawanan dan Alternatif

Hubungan antar-rakyat pekerja di berbagai negara menurut Hart-Landsberg sangatlah penting karena buruh di semua negara menghadapi masalah yang sama: semakin represifnya negara, tingginya tingkat pengangguran, panjangnya jam kerja, menurunnnya upah riil, dan minimnya perlindungan sosial. Ia mengingatkan bahwa buruh di berbagai negara seharusnya menjadi kawan seperjuangan untuk mencari alternatif dari sistem yang sekarang ini berlaku.
Pada bagian kedua buku ini, Hart-Landsberg mendiskusikan strategi perlawanan dengan mengajukan gagasan agar perlawanan rakyat berusaha mengembangkan strategi gerakan untuk perubahan yang berprinsip pada kesetaraan, demokrasi, dan solidaritas, baik dalam visi maupun tindakan. Pembangunan gerakan yang efektif mensyaratkan: pertama, membangun organisasi politik yang kuat dan akuntabel; kedua, mengembangkan struktur berbasis komunitas yang tersambuang dengan organisasi-organisasi politik dan gerakan rakyat; ketiga, merawat komitmen bersama untuk berjuang berdasarkan visi tentang masa depan (hlm 148).
Dalam satu tulisan khusus ia merefleksikan perlawanan aktivis dunia yang terjadi di Seattle, Washington, AS,  saat pertemuan tingkat menteri WTO pada 1999. Secara mendalam ia pun merefleksikan sejarah perlawanan tuntutan pengurangan jam kerja para buruh di AS di akhir abad ke-18 yang kelak menjadi peristiwa perlawanan Satu Mei (May Day). Catatannya yang juga penting adalah proses organisasi mahasiswa anti-sweatshop (anti-penghisapan tenaga buruh) di AS yang tergabung dalam United Students Against Sweatshops (USAS) berusaha keluar dari Fair Labor Association (FLA) yang dikuasai oleh korporasi. Ia menilai bahwa USAS berpotensi mendorong perlawanan pada kuasa korporasi pada isu pendidikan, mendorong aliansi mahasiswa dan buruh, serta menguatkan solidaritas internasional (hlm 150-152). Sayangnya, refleksi Hart-Landsberg atas pengalaman USAS berhenti sampai di sini—padahal ia sadar bahwa gerakan konsumen seperti oleh kelompok mahasiswa ini meskipun diperlukan tetapi tidaklah memadai; gerakan anti-sweatshop tidak melihat kapitalisme sebagai masalah dan hanya memandang sweatshop sebagai anomali sejarah yang dapat diatasi dengan kampanye menuntut korporasi mengubah perilakunya. Dengan kata lain, gerakan konsumen dan sejenisnya hanya akan menjebak kita pada pilihan pada kapitalis yang baik ketimbang kapitalis yang jahat, bukan menolak keduanya.
Hart-Landsberg menawarkan alternatif pada bagian ketiga buku ini dengan mengajukan model pembangunan yang presedennya telah dan sedang terjadi di kawasan Amerika Selatan: ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Aliansi Bolivarian untuk Solidaritas Rakyat Amerika) dan Banco del Sur (Bank Selatan). ALBA yang merupakan langkah berani dari para pemimpin di Venezuela, Kuba dan Bolivia, bersama pemimpin di lima negara lain di Amerika Latin dan Karibia (Nikaragua, Dominika, Equador, Saint Vincent & the Grenadines, dan Antigua & Barbuda; Honduras sempat menjadi anggota, namun keluar pascakudeta yang didukung AS).
ALBA dirancang untuk mendorong suatu pola dan struktur kerja sama ekonomi yang baru yang bukan berdasarkan pada kekuatan pasar, melainkan pada solidaritas sosial dan pembangunan masyarakat demi kemakmuran bersama. Sejauh ini, prakarsa-prakarsa yang dilakukan dalam ALBA telah mendorong dihasilkannya beberapa kesepakatan, seperti antara Venezuela dan Kuba: Venezuela sepakat menyediakan minyak untuk Kuba sebagai pertukaran dengan jasa-jasa Kuba menyediakan tenaga medis dan guru. Keduanya juga menyepakati kegiatan bersama dalam pengembangan pertanian kedelai, beras, peternakan unggas, juga produk susu. Venezuela dan Kuba juga membuat perusahaan bersama, yang bernama ALBA Transport, selain kerja sama mengembangkan industri baja dan nikel. Selain itu, Bolivia, Venezuela, dan Kuba bekerja sama dalam pengembangan industri semen dan baja, serta ekstraksi bijih besi (hlm 163). Singkatnya, ALBA dan Bank Selatan menawarkan alternatif kerja sama pembangunan yang menekankan kepentingan rakyat daripada kepemilikan privat, mengedepankan kepentingan dalam negeri ketimbang orientasi ekspor, mengutamakan masyarakat daripada motivasi keuntungan, dan mendorong solidaritas ketimbang hubungan yang penuh persaingan.
Persoalannya, bisakah negara-negara Asia Timur yang merupakan pusat dari kegiatan korporasi transnasional memiliki aliansi solidaritas seperti ALBA? Sudah banyak perdebatan teoritis dan tawaran alternatif atas globalisasi kapitalis, di antaranya ialah gagasan deglobalisasi oleh Walden Bello (Deglobalization: Ideas for a New World Economy, 2002) dan delinking atau memutus rantai oleh Samir Amin (Delinking: Toward a Polycentric World, 1990) sebagai upaya melakukan orientasi-ulang perekonomian dalam negeri dari yang menekankan produksi untuk ekspor ke produksi untuk pasar lokal; juga sebagai upaya mengebawahkan (mensubordinasi) hubungan dengan luar dan mengutamakan logika pembangunan di dalam. Gagasan ini, seperti juga yang dipikirkan Hart-Landsberg tentang kerja sama pembangunan yang berdasarkan solidaritas rakyat, menawarkan upaya membongkar dan membangun kembali hubungan sosial, komunitas, lingkungan dan ekonomi dalam negeri. Namun demikian, selain ALBA di Amerika Selatan, belum ada—setidak-tidaknya yang secara serius dan menjadi terobosan penting—yang menerjemahkan ide-ide alternatif tersebut ke dalam visi dan tindakan-tindakan nyata sehinggan menjadi suatu sistem dan kebijakan. Karenanya, ajakannya untuk melihat preseden yang dilakukan ALBA sebagai alternatif dari globalisasi kapitalis sangatlah penting.
Perlu dicatat di sini bahwa Hart-Landsberg bukan menganjurkan model yang sama untuk diterapkan begitu saja di Asia—tentu ia mengerti bahwa terdapat banyak perbedaan antara kawasan Asia Timur dan Amerika Selatan dalam konteks politik, budaya dan pengalaman perlawanan rakyatnya—melainkan ingin menunjukkan pentingnya imajinasi politik dan sistem alternatif yang sekarang dipraktekkan di Amerika Selatan. ALBA dan Bank Selatan seharusnya menjadi preseden dan inspirasi bahwa selalu ada kemungkinan dan jalan bagi perlawanan yang konsisten. Pemimpin-pemimpin tegas seperti di Venezuela, Bolivia dan Kuba akan menjadi inspirasi, karenanya cukup wajar bila Hart-Landsberg menulis dengan optimis bahwa apa yang terjadi di negara-negara anggota ALBA bisa menjadi harapan bagi masa depan Asia yang bebas dari hubungan sosial yang kapitalistik seperti sekarang.
Buku Hart-Landsberg ini—yang sebagian besar merupakan kumpulan tulisannya di jurnal Montlhy Review—tergolong langka dalam hal kritiknya atas dinamika kapitalisme di kawasan Asia Timur (terutama di Cina). Buku Capitalist Globalization ini juga sangat membantu dalam memetakan kuasa korporasi sebagai pembentuk globalisasi, dan reflektif dalam mengarahkan pembangunan gerakan rakyat berdasarkan pengalaman nyata di Amerika dan Korea Selatan.***
Post a Comment