Rantai Pasokan Global dan Strategi Gerakan Buruh

Jurnal Indoprogress III/ Januari 2013
GLOBALISASI dan semakin tersambungnya jalinan antar-rantai pasokan secara global ditentukan terutama oleh korporasi transnasional, yaitu dengan memperluas jangkauannya ke banyak negara yang buruhnya berupah murah untuk dapat meningkatkan keuntungan. Negara yang memerlukan investasi diposisikan terus bersaing satu sama lain untuk mengundang beroperasinya korporasi transnasional dengan cara berlomba-lomba menawarkan insentif upah rendah dan limpahan sumber daya alam. Pada akhirnya, buruh dan komunitas di negara-negara penerima investasi juga terjebak dalam persainganlebih seringnya konfliksatu sama lain, karena mereka diseret ke dalam pekerjaan yang terkait dengan rantai pasokan global (global supply chain).

Tulisan ini mendiskusikan tentang sistem rantai pasokan global dan melihatnya sebagai simbol dari pemerasan dan akumulasi kapital di era ‘pabrik global’. Selain mendiskusikan negara-negara Asia dan relasinya yang timpang dalam sistem rantai pasokan global, ia juga menunjukkan dampak-dampak dari sistem ini, serta berpendapat bahwa rantai pasokan global tidak dapat direformasi dengan kegiatan ‘amal’ Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR). Tulisan ditutup dengan menawarkan strategi bagi gerakan buruh.

Memahami Konsep Rantai Pasokan Global

Rantai pasokan global adalah sistem dan cara akumulasi kapital dengan lebih mengoordinasikan perdagangan internasional. Ia merupakan sistem produksi yang menyambungkan kegiatan ekonomi dengan teknologi dan jaringan-jaringan organisasi yang memungkinkan kelompok bisnis mengembangkan suatu produk, mengolahnya, lalu memasarkannya secara global dan transnasional. Dalam sistem produksi transnasional, kegiatan ekonomi tidak hanya internasional dalam hal cakupan, melainkan juga global dalam hal pengorganisasiannya. Kalau 'internasionalisasi' hanya merujuk pada sebaran geografis suatu kegiatan ekonomi, 'globalisasi' menunjukkan derajat integrasi fungsional kegiatan-kegiatan ekonomi yang terpencar-pencar ini. Seperti halnya teori rantai komoditas global (global commodity chains), teori rantai pasokan global pun tidak hanya melihat pentingnya sebaran geografis, tetapi juga cakupan pengelolaannya, yaitu kaitan antara aktor-aktor ekonomi yang beragam termasuk pemasok bahan baku, pabrik, pengolah, pedagang serta pengecer.[2] Dalam tingkat yang lebih makro, aparat negara terlibat dekat dengan sistem dan jaringan rantai pasokan ini, berhubungan secara kompleks dengan aktor-aktor di atas.

Gagasan rantai pasokan merujuk pada analisa yang lebih luas tentang rantai komoditas yang diperkenalkan para ilmuwan – antara lain Wallerstein, Hopkins dan Gereffi, terutama yang pertama yang memperkenalkan teori Sistem Dunia – yang mengamati munculnya sistem produksi global di mana integrasi ekonomi dunia berjalan melampaui perdagangan bahan baku dan komoditas internasional. Analisa mereka tersebut ingin melihat sistem produksi yang terkoordinasi secara terpusat namun terpencar secara internasional atas berbagai kegiatan produksi sepanjang rantai pembuatan suatu komoditas.[3] Rantai pasokan merupakan dimensi terpenting dari rantai komoditas dalam hal struktur pengelolaan (governance structure) dari sistem produksi global. Struktur pengelolaan ini meliputi hubungan otoritas dan kekuatan yang menentukan bagaimana finansial, bahan baku, dan sumber-sumber daya termasuk buruh dapat diatur, dialokasikan dan dikelola dalam suatu rantai untuk menghasilkan produk tertentu. Terdapat dua tipe yang penting dalam struktur pengelolaan rantai pasokan global ini, yaitu rantai pasokan yang didorong oleh produsen dan yang didorong oleh perusahaan pemesan (buyer atau brand).[4]

Sekarang ini jaringan antar-rantai pasokan sudah semakin menyebar ke tiap penjuru dunia yang melibatkan buruh, sumber daya alam, bahan baku, dan komponen di berbagai negara. Suatu komputer merek tertentu, misalnya, dapat saja dirancang di Jepang, berbahan baku uranium dari Kongo, terdiri dari beberapa komponen yang dibuat di Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia, menggunakan micro-chip buatan Korea Selatan atau India, dirakit di Cina, lalu dipasarkan terutama di Amerika dan Eropa hingga ke Timur Tengah. Sebetulnya tidak ada yang baru dalam hal fenomena terjalinnya rantai pasokan global ini, karena ia telah terjadi paling tidak sejak abad ke-19, ketika kapas dari Asia dipasok dan dikuras untuk kepentingan industri tekstil Inggris selama masa penjajahan. Akan tetapi, cakupan dan kompleksitas rantai pasokan global saat ini sudah berkembang lebih cepat dari sebelumnya dalam kurun waktu tiga dasawarsa belakangan ini.

Bagi korporasi, rantai pasokan global dipandang sebagai hubungan perdagangan antara perusahaan pemesan (buyer/brand) dan pemasok (supplier) yang tidak dibatasi dalam cakupan pasar domestik saja, tetapi juga saling terhubung dari hulu ke hilir dan dari tingkat lokal hingga global. Karenanya korporasi melihat bahwa sistem logistik yang terintegrasi secara internasional dapat mendorong proses pergerakan kapital yang lebih efektif dengan tujuan utama mengupayakan agar semakin terintegrasinya pasar secara bebas dan terkait secara internasional.[5] Munculnya sistem kerja yang lentur (flexible labour) didorong antara lain oleh upaya melancarkan rantai pasokan global ini, di mana buruh dilihat sebagai faktor yang harus dilenturkan untuk memudahkan dan melancarkan proses keterhubungan industri, perdagangan dan pasar. Tentu saja alasan utamanya ialah untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Meskipun isu dan masalah rantai pasokan global sudah cukup akrab di kalangan aktivis gerakan buruh, tetapi ia masih kurang dianalisa dengan baik. Bahkan beberapa kelompok membatasinya hanya pada soal terjadinya hubungan industrial yang tidak adil di suatu rantai pasokan, misalnya, melihatnya sekadar tentang bagaimana agar korporasi tertentu menghormati hak-hak buruh. Karenanya pandangan ini menganggap bahwa jika suatu korporasi sudah berlaku adil dan wajar terhadap buruhnya maka semuanya dianggap beres, sebab tujuan utamanya ialah memastikan agar bisnis menghargai hak-hak buruh. Respon dari kelompok ini pun utamanya didorong oleh munculnya suatu masalah hubungan industrial, misalnya pelanggaran atas hak-hak buruh atau pencemaran lingkungan, yang biasanya dipicu oleh kasus-kasus ‘seksi’ di perusahaan multinasional. Padahal sebagai sebuah sistem yang kompleks dan lahir dari kapitalisme, masalah yang muncul di rantai pasokan global tidak akan pernah memadai dan selesai hanya dengan mengatasi satu masalah di suatu perusahaan saja. Masalah yang muncul akibat rantai pasokan harus diatasi dengan melihatnya secara menyeluruh atas konteks dan caranya bekerja. Dengan kata lain, akar masalahnya ialah sistem kapitalistik yang melibatkan aktor-aktor utama, termasuk negara dan kapital global dengan limpahan sumber daya dan wewenang. 

Kasus paling mutakhir ialah berhasilnya kampanye dan lobi salah satu LSM Amerika, Educating for Justice, yang berhasil membongkar adanya eksploitasi terselubung di PT Nikomas di Serang, Banten, yang memasok produk Nike dan menuntut kantor pusat Nike membayar Rp.9,1 milyar (satu juta dolar AS) atas jam kerja yang tidak dibayarkan kepada ribuan buruh.[6] Menurut saya, meski capaian ini penting namun tidaklah serta-merta dapat memperbaiki kondisi buruh dan menghapuskan praktek eksploitasi selama ini, sebab ia sangat melekat dalam model rantai pasokan global yang lahir dari sistem kapitalistik. Salah satu moral brutal kapitalisme, ditunjukkan oleh Nike dengan membayar atlet bola basket legendaris Michael Jordan sebesar Rp.182 milyar (20 juta dolar AS) hanya untuk mengiklankan produk Nike, setara dengan jumlah yang diterima puluhan ribu buruh di empat pabrik di Indonesia yang memproduksi sepatu Nike di mana mereka – mayoritas perempuan – menerima hanya Rp.1.364 (15 sen dolar AS) per jam.[7] Belum lama kasus penghisapan atau eksploitasi buruh juga ditemukan di pabrik yang memasok Adidas.[8] Daftar kasus serupa bisa dibuat panjang.

Rantai pasokan global mensyaratkan terjadinya eksploitasi tidak hanya oleh kapital terhadap buruh, tetapi lebih dari itu mendorong masuknya kapital dalam setiap aspek hidup masyarakat pada umumnya.Untuk itu, penting melihat sistem rantai pasokan global sebagai simbol di mana gerak dan kapasitas kapital global telah semakin membesar dan meningkat dalam menjalankan kegiatan akumulasi. Sistem ini dimungkinkan karena faktor-faktor yang diciptakan sebagai agenda politik korporasi, termasuk adanya perubahan struktural dalam kemajuan teknologi, komunikasi dan finansial yang menciptakan kondisi membesarnya peran korporasi transnasional dalam perekonomian baik nasional maupun global. Dengan agenda politik tersebut, korporasi global yang dalam banyak hal berkolusi dengan negara telah menjadi penentu aliran kapital secara mendunia, menjadi faktor penentu bagi lahirnya jaringan produksi dan rantai pasokan global.

Korporasi transnasional dari AS adalah yang pertama bergerak keluar negeri mencari terobosan dan potensi akumulasi kapital. Pada tahun 1971 jumlah afiliasi mereka hanya berjumlah 1,337 perusahaan dan pada 1983 bertambah hanya menjadi 1,339 perusahaan, tetapi pada 1998 menjadi 2.901 perusahaan. Korporasi transnasional dari Jepang pada 1971 berjumlah 13, dan di tahun 1983 bertambah menjadi 64 dan pada 1998 menjadi 2,296. Sementara korporasi Jerman, yang pada 1971 hanya 80, di tahun 1983 melonjak hingga berjumlah 241 dan pada 1998 menjadi 1764.[9]

Salah satu akibat dari penetrasi sistem produksi dan pasokan global ini ialah berubahnya pola pikir, norma dan cara pandang masyarakat mengenai bagaimana mereka bekerja, yaitu bagaimana mereka mencari penghidupan. Sekarang ini hampir semua cara kerja dan penghidupan masyarakat ditentukan oleh gerak kapital dan korporasi besar, sehingga dalam sistem rantai pasokan global sekarang ini keuntungan yang sangat besar yang diperoleh suatu korporasi dimungkinkan karena terjadinya eksploitasi yang tak terelakkan oleh kapital terhadap buruh dan alam/lingkungan. Logika dan model kerja dalam kapitalisme sekarang ini telah merangsek ke dalam keseharian masyarakat di banyak negara, yang sebelumnya hanya ditemukan di dalam pabrik dan hanya terjadi di kawasan industri di negara-negara maju saja. Konsepsi kerja dalam sistem kapitalisme sekarang ini telah terinternalisasi dalam setiap individu buruh – dengan atau tanpa hubungan kerja yang resmi, atau di mana pun tempat kerjanya – sehingga konsepsi ini tersebar ke seluruh individu masyarakat dan pada akhirnya menjadi global.[10] Hal yang penting dicatat di sini ialah bahwa pelibatan masyarakat oleh kapitalis dalam rantai pasokan global terjadi dengan proses yang sangat memaksa dan seringkali brutal, dengan tujuan utama menghilangkan semua sisa-sisa elemen hubungan sosial yang non-kapitalis.

Negara dan Pembangunan yang Timpang dalam Sistem Rantai Pasokan Global

Di negara-negara Asia, semakin meluasnya rantai pasokan di kawasan terkait erat dengan masih dominannya paradigma pembangunan berorientasi ekspor yang memaksa pemerintah memeras buruhnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan konsumsi global dan kepentingan kapital. Dinamika sistem rantai pasokan di Asia baru mulai meningkat tajam sejak akhir 1980an, ketika Jepang dan negara-negara maju lain menanamkan investasi langsung di negara-negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Globalisasi dan ekspansi rantai pasokan global telah memaksa pemerintah negara-negara berkembang meninggalkan model pembangunan yang berorientasi memenuhi kebutuhan dalam negeri, substitusi impor, dan protektif. Kapital global  telah memaksa pemerintah untuk menjalankan model pembangunan berorientasi ekspor dan bertumpu pada investasi asing langsung (FDI/Foreign Direct Investment).

Dinamika ini mengakibatkan hubungan yang timpang, bahkan di antara negara-negara Asia sendiri, yaitu antara negara penerima kapital dan pengirim kapital, di mana yang terakhir memiliki kuasa jauh lebih besar. Hal ini dimungkinkan, di satu sisi oleh semakin mudahnya kapital bergerak, dan di sisi yang lain didorong oleh perkembangan teknologi, komunikasi, finansial, dan transportasi. Pada akhirnya, tempat-tempat kerja kini secara virtual ditransformasikan menjadi 'pabrik global' (global factory) – yaitu satu strategi mengoordinasikan produksi global dalam rangka akumulasi kapital – di mana operasi produksi yang padat karya dan berdampak lingkungan yang sangat menghancurkan dilakukan di negara-negara berkembang, karena limpahan buruh berupah rendah dan sumber daya alam; sementara itu kendali produksi dan keuntungan tetaplah didominasi di tangan korporasi dan terutama dari negara-negara maju. Misalnya, ratusan juta buruh muda di Cina bekerja di pabrik-pabrik di kawasan Pearl River Delta di Porvinsi Guangdong, Cina,[11] sebenarnya bekerja memproduksi barang untuk perusahaan-perusahaan pemesan (buyer/brand), korporasi transnasional asal negara-negara maju termasuk Jepang, AS dan Eropa. Investor asing ini tak henti-hentinya menuntut pasokan yang tepat waktu, memastikan kualitas yang lebih baik dan ongkos produksi yang serendah mungkin – termasuk upah buruh yang sangat minim. Sementara secara virtual korporasi ini mengendalikan seluruh operasi produksi.

Akan tetapi, rantai pasokan global tidak terbatas hanya terkait tentang operasi dan produksi suatu korporasi di pabrik-pabrik saja, melainkan banyaknya masyarakat di berbagai negara – termasuk di Amerika Latin dan Afrika dengan limpahan sumber daya alam – yang terlibat dalam pembuatan komponen dan bahan baku dari berbagai macam barang untuk konsumsi dunia itu. Di sini, para buruh rumahan juga dialihdayakan mengerjakan pekerjaan yang tak terlindungi dan mereka terhubung dengan sistem rantai pasokan global ini. Pada akhirnya, sistem ini tanpa disadari menyeret mereka secara tidak langsung. Karenanya, pembagian kerja yang didorong oleh rantai pasokan global dalam ragam cara telah berdampak sangat besar bagi semakin rentannya masyarakat dan rusaknya lingkungan di negara-negara dunia ketiga

Seperti telah disebutkan di atas, dinamika rantai pasokan global telah mengakibatkan hubungan yang timpang antara negara penerima dan pengirim kapital. Bagan 1 di bawah ini menggambarkan hirarki tersebut, di mana negara-negara maju menanamkan investasi dan melakukan alih daya di negara-negara berpendapatan menengah yang kemudian mensubkontrakkan ke negara-negara berkembang untuk melakukan kegiatan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi dunia, terutama kebutuhan domestik negara-negara maju. Dalam hirarki ini, aktor utamanya adalah korporasi transnasional yang memiliki relasi kompleks dengan birokrasi pemerintah dan aparat negara.

Sumber: Chang, Dae-oup, “Globalization and Development: States and Global Market (lecture notes), Department of Development Studies, SOAS, University of London, 2011.

Hubungan hirarkis di atas juga disebut sebagai proses manufaktur segitiga (triangle manufacturing), yaitu mekanisme yang digunakan negara-negara lingkar-dalam dari struktur produksi dan perdagangan global – yaitu negara-negara maju dan negara industri baru (newly industrialised economies/NIEs) – pada masa transisi menuju kegiatan ekonomi yang bernilai lebih tinggi. Proses tersebut terjadi pada 1970-an dan 1980-an, saat industri ekspor di negara-negara Asia Timur tengah meningkat. Inti dari 'manufaktur segitiga' ialah bahwa perusahaan pemesan (buyer/brand) dari negara maju memesan pada perusahaan manufaktur negara industri baru (Taiwan, Korea Selatan, Singapura, Hong Kong) yang sudah bekerja sama sebelumnya – misalnya perusahaan garmen Hong Kong atau Taiwan – yang akhirnya memindahkan sebagian atau seluruhnya ke negara yang upah buruhnya jauh lebih murah (seperti Indonesa, Vietnam atau Bangladesh). Perusahaan offshore atau pemasok ini dapat merupakan cabang, mitra dari usaha patungan (joint-venture), atau kontraktor/sub-kontraktor. Dengan demikian model “’manufaktur segitiga’ ini telah mengubah status perusahaan manufaktur di negara-negara industri baru di Asia Timur yang sebelumnya sebagai kontraktor produksi utama menjadi 'pialang' dalam rantai komoditas yang didorong oleh perusahaan pemesan (buyer/brand).[12]

Negara-negara industri baru (Asia Timur), memang memiliki aset penting di mana perusahaan-perusahaan di kawasan itu memiliki hubungan yang cukup lama dengan perusahaan pemesan (buyer/brand) di AS/Eropa, yang dibangun berdasarkan kepercayaan dalam berbagai transaksi ekspor yang sukses selama bertahun-tahun. Karena perusahaan pemesan (utamanya Jepang/AS/Eropa) tidak memiliki pengalaman dalam hal produksi – karenanya dikenal istilah ‘produksi tanpa pabrik’ (production without factories) – mereka lebih memilih untuk bersandar pada perusahaan manufaktur negara industri baru Asia Timur, yang sudah berpengalaman agar memastikan bahwa standar-standar yang ditetapkan perusahaan pemesan dalam soal harga, kualitas, dan jadwal pengiriman dipenuhi oleh pabrik-pabrik di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia.[13]

Status sebagai ‘pialang’ ini menguntungkan banyak korporasi asal Asia Timur, yang bersama-sama korporasi lain di negara maju di Jepang, AS dan Eropa kemudian mendorong agenda politik liberalisasi ekonomi di kawasan. Negara-negara berkembang seperti Indonesia, didesak oleh negara-negara maju untuk bersaing dalam perdagangan bebas dengan melakukan deregulasi kebijakan investasi, perdagangan dan finansial.[14] Akibatnya kemudian, negara-negara berkembang di Asia Tenggara menganut kebijakan yang sangat ramah terhadap pasar, bahkan dianggap yang paling liberal di dunia; ASEAN (The Association of Southeast Asian Nations), misalnya, adalah kelompok negara Asia Tenggara yang didesak pada 1992 untuk menyepakati perjanjian perdagangan bebas (ASEAN Free Trade Agreement/AFTA), satu perjanjian perdagangan kawasan yang pertama di dunia. Free Trade Agreement atau FTA adalah strategi mutakhir dari liberalisasi perdagangan yang dijalankan negara maju setelah model perjanjian multilateral seperti melalui institusi WTO (World Trade Organization), mendapat tentangan keras dari gerakan sosial dan juga memiliki hambatan internalnya sendiri, antara lain beragam daya saing di antara negara kapitalis maju.[15]

Selain itu, ketergantungan negara-negara berkembang yang amat besar terhadap FDI dari negara-negara maju, baik dari negara maupun swasta, disebabkan karena upaya yang terencana dari konteks berikut: terintegrasinya negara-negara berkembang sejak tahun 1980an ke dalam sistem kapitalisme global terjadi ketika penyusunan kebijakan neoliberal sudah dalam tahap akhir. Kebijakan itu – yaitu terutama untuk menghilangkan segala hambatan perdagangan dan finansial – didesak agar juga dijalankan di negara-negara berkembang pada saat negara-negara maju sudah sangat siap.[16]  Kondisi ini bukanlah alami atau suatu proses yang tidak terhindarkan dari kemajuan teknologi atau arus informasi global yang cepat. Melainkan, sebuah agenda politik yang melibatkan intervensi aktif baik korporasi global maupun pemerintah nasional dengan memaksakan serangkaian aturan dan mekanisme baru yang menguntungkan mereka.

Sekarang ini, negara-negara maju secara munafik mengampanyekan perdagangan bebas sambil mengecam kebijakan proteksionis yang dulu mereka jalankan. Padahal, mereka mengalami pertumbuhan ekonomi yang amat pesat sebelumnya berkat kebijakan proteksionis yang mereka jalankan dan kini mereka sudah sangat siap dengan persaingan dan perdagangan bebas.[17] Atau dalam konteks Asia Timur, negara-negara industri baru seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura telah menganut model negara pembangunan (developmental state) yang mengandalkan intervensi dan regulasi negara dalam mempromosikan pembangunan kapitalis secara efektif. Untuk itu, hubungan timpang dan ketergantungan negara-negara berkembang terhadap FDI dari negara-negara maju seperti yang digambarkan di atas, memiliki konteks penghisapan yang melekat dalam kapitalisme, yang saat ini sangat jelas tergambar dalam relasi timpang antarnegara dan kapital dalam konteks dan sistem rantai pasokan global.

Dampak Sistem Rantai Pasokan Global

Walaupun salah satu tujuan utama menerima FDI yang seringkali disampaikan para birokrat pemerintah di negara berkembang adalah untuk menciptakan lapangan dan kesempatan kerja bagi warganya, perlu dicatat di sini bahwa kebanyakan FDI di negara berkembang berupa investasi brownfield, yaitu berupa akuisisi dan penggabungan dua perusahaan atau lebih (merger), ketimbang investasi baru atau greenfield investment.

Sejak 1990an, total investasi brownfield di negara berkembang mencapai hampir setengah dari total FDI global, bahkan pada puncaknya di 2001 mencapai 80 persen.[18] Penggabungan dan akuisisi ini juga dibarengi dengan pemecatan buruh secara massal dan informalisasi pekerjaan sebagai salah satu proses rasionalisasi perusahaan; hal ini sering kali juga berupa privatisasi badan usaha milik negara (BUMN). Kotak 1 di bawah ini memberikan contoh di mana buruh alih daya di Indonesia, diperlakukan tidak adil di satu perusahaan jasa bongkar-muat pelabuhan yang sebelumnya adalah BUMN dan kini diprivatisasi melalui proses pengambil-alihan oleh kapital asing.

Kotak 1:

Aliansi Pekerja Outsourcing Jakarta International Container Terminal (APO JICT), Jakarta, Indonesia

Dalam suatu pertemuan di awal Mei 2011 dengan para aktivis buruh di pelabuhan peti kemas terbesar di Indonesia, Jakarta International Container Terminal, saya bertanya pada para aktivis buruh itu tentang kisah mereka. Mereka menceritakan tentang penderitaan yang harus mereka tanggung karena keputusan tidak adil perusahaan pada 2010 memecat para buruh alih-daya (outsourcing) secara sewenang-wenaang setelah mereka terlibat aksi protes. Pengadilan perburuhan juga melegitimasi tindakan pemecatan tersebut.

Jakarta International Container Terminal sebelumnya merupakan badan usaha milik negara, tetapi kemudian diswastakan melalui proses akuisisi oleh perusahaan transnasional di bidang pasokan dan logistik internasional: Hutchison Port Holdings/Hutchinson Whampoa Limited. Perusahaan transnasional tersebut menguasai 75 persen bisnis bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta melalui kepemilikan saham bersama. Di bawah ini adalah kisah para buruh yang dipecat itu...

‘Kami dulu bekerja sebagai buruh alih-daya di perusahaan logistik Jakarta International Container Terminal (JICT) sejak 1991, tetapi kami sudah dipecat secara sewenang-wenang. Kondisi kami makin buruk ketika JICT, sebelumnya BUMN bernama PT PELINDO II, diswastakan pada 1999 di mana perusahaan Singapura, Grosbeak Pte Ltd, menguasai 51 persen saham perusahaan. Grosbeak Pte Ltd adalah anak perusahaan Hutchinson Port Holding Ltd, yang merupakan salah satu unit bisnis perusahaan transnasional Hutchinson Whampoa Ltd yang berbasis di Hong Kong. 

Kami mendapat perlakuan tidak adil: status kerja tak pernah naik ke status tetap meski rata-rata kami telah bekerja selama dua puluh tahun. Buruh alih-daya seperti kami berjumlah 1.500 dari 2.500 total jumlah buruh, tetapi semua kami mendapat tugas yang sama layaknya buruh tetap. Sebagai buruh alih-daya, kami tidak bisa bergabung ke dalam serikat buruh JICT yang hanya mengorganisir 40 persen buruh berstatus permanen. Kami dikontrak oleh tiga agen penyalur tenaga kerja, dan berpindah dari satu agen ke agen lain. Ini tidaklah adil dan melanggar hukum. Kondisi sepertin ini mendorong kami mengorganisasikan diri dan mulai membangun koalisi buruh alih daya untuk memperjuangkan hak kami. Koalisi ini bernama Aliansi Pekerja Outsourcing Jakarta International Container Terminal (APO JICT).

APO JICT mulai melakukan tuntutan sejak 2009 namun tidak pernah ditanggapi. Kami mengkonsolidasikan diri dan bersama satu koalisi serikat buruh di tingkat nasional – Komite Solidaritas Nasional – dengan gencar berkampanye melawan pemberangusan serikat buruh, privatisasi, dan kebijakan pasar kerja lentur. Pada Februari 2010 lebih dari 500 anggota APO JICT melakukan aksi mogok selama 2 jam yang mengakibatkan kerugian sangat besar bagi perusahaan; ini menunjukkan bahwa buruh alih daya seperti kami sesunggunya berperan vital dan strategis bagi jalannya perusahaan. Pihak manajemen sempat berupaya menenangkan kami dan membuka ruang negosiasi, tetapi serikat pekerja permanen malah menghalang-halangi perundingan.

Hari-hari berikutnya kami diintimadasi. Keluarga kami mendapat ancaman dan teror, dan beberapa kami dipaksa mengundurkan diri. Kami pun melaporkan kasus ini kepada Kementrian Tenaga Kerja, Kementrian BUMN, juga MPR di mana kami mendapat surat pengakuan dan rekomendasi dari Kementrian Tenaga Kerja agar dipekerjakan dengan status permanen. Akan tetapi perusahaan tidak menghiraukannya, dan malah secara sistematis terus mengintimidasi lalu memecat sebagian besar kami. Pengadilan Perburuhan kemudian melegitimasi pemecatan tersebut dan meminta perusahaan membayar pesangon. Kami pun mengajukan banding ke Mahkamah Agung hingga sekarang; kami berhak untuk bekerja dan berhak atas pekerjaan yang layak. Karena himpitan kebutuhan hidup, beberapa kami menyerah mengambil uang pesangon.

Melalui semua ini kami menyadari bahwa privatisasi telah memperburuk kondisi kerja kami dan merampas penghidupan rakyat pada umumnya. Kami juga mengerti bahwa korporasi transnasional seperti Hutchinson telah memperburuk kondisi hidup rakyat.’

Laporan Organisasi Perburuhan Internasional belum lama menyebutkan, buruh yang kehilangan pekerjaan kini semakin meningkat bekerja sebagai buruh kontrak atau di sektor informal dengan sedikit atau tanpa perlindungan atas hak-hak normatif mereka. Di kawasan ASEAN, jumlah penduduk miskin (hidup dengan kurang dari 2 dolar AS per hari) meningkat pada dua tahun belakangan ini, dari 140 juta menjadi 158 juta orang, atau dari 51 persen menjadi 57 persen dari total buruh di kawasan tersebut.[19]

Di lain pihak, untuk tetap menjadikan iklim investasi tetap kondusif, negara terus bermanuver dengan cara membuat serangkaian kebijakan yang ramah investasi, atau mencari jalan dengan menyelewengkan konstitusi. Untuk memfasilitasi masuknya kapital, negara berkolusi dengan bisnis merampas hak-hak warga: perampasan tanah, industrialisasi kawasan pertanian, dan komoditisasi sumber daya alam dan fasilitas publik. Negara dan kapital tidak segan-segan bersikap represif. Banyak kasus yang dapat disebutkan di sini. Di Filipina, pembunuhan terang-terangan terhadap para aktivis serikat buruh paling sering terjadi. Di Indonesia, belum lama ini petani di Mesuji, Lampung dibunuh secara keji oleh perusahaan yang berusaha menyerobot tanah warga – yang dibantu kepolisian setempat – untuk lahan produksi kelapa sawit dan karet.[20] Baru-baru ini di Bangladesh, aktivis buruh yang baru membongkar kasus eksploitasi dibunuh secara brutal.[21] Di Cina, para buruh yang bekerja di Foxconn – perusahaan Taiwan yang merakit dan memasok produk-produk untuk perusahaan terkaya dunia, Apple – mengalami tekanan fisik dan mental akibat kerja sehingga belasan di antaranya bunuh diri. Di Korea Selatan, para buruh Samsung – perusahaan yang bertahun-tahun secara terang-terangan menyatakan anti-serikat – menderita penyakit kanker akibat terkontaminasi bahan kimia beracun di pabrik-pabriknya yang tidak aman, di mana belasan di antaranya telah meninggal akibat kanker; laporan Jaringan Asia untuk Hak Korban akibat Kerja dan Lingkungan menyebutkan, di kawasan Asia terdapat 1,1 juta buruh mati setiap tahun yang diakibatkan oleh kerja, yang berarti 30 ribu buruh per hari, 125 buruh per jam dan 2 buruh per menit.[22] Daftar ini masih bisa dibuat panjang. Institusi demokrasi semacam otoritas lokal yang dipilih warga yang mestinya melayani warga malah merepresi dan bersekongkol dengan kapital. Rakyat hilang kedaulatannya dan atas penghidupannya dan terampas hak-hak dasar mereka. Semakin dalam integrasi rantai pasokan global ini masuk dalam masyarakat, semakin tinggi tekanan yang dialami rakyat.

Kerusakan lingkungan dan harga yang harus dibayar masyarakat (misalnya migrasi dan terpisah dengan keluarga, hilangnya hak atas layanan kesehatan, hilangnya hak atas tanah dan sumber penghidupan) adalah di antara dampak yang muncul dari penetrasi rantai pasokan global dalam masyarakat. Perusahaan terus mengeruk keuntungan sebesar-besarnya, sementara bahaya dan risiko dieksternalisasikan ke masyarakat dan lingkungan. Harga dan risiko ini ditanggung oleh masyarakat dan lingkungan yang tetap tidak tampak bagi konsumen dan publik. Untuk itu, hal yang memungkinkan bagi rantai pasokan yang berbasis di Asia mampu memproduksi barang yang sangat murah (misalnya mobiil seharga Rp 30 juta, komputer seharga Rp 3 juta, atau telepon genggam seharga Rp 300 ribu), sebenarnya terdapat biaya dan risiko yang sangat besar yang ditanggung masyarakat dan lingkungan tetapi tidak terlihat.

Mereformasi Rantai Pasokan Global

Banyak usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang ingin ‘membersihkan‘ rantai pasokan global agar korporasi berlaku adil, misalnya dengan menjalankan mekanisme sukarela perusahaan melalui Code of Conduct (Kode Etik), atau Corporate Social Responsibility (CSR/tanggung jawab perusahaan). Akan tetapi hal ini tidaklah menghasilkan perubahan yang berarti. Studi terbaru tentang peran Code of Conduct dalam meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia menunjukkan hasil negatif.[23] Studi tentang realitas CSR di empat negara Asia, yaitu Indonesia, India, Cina dan Korea Selatan juga menunjukkan hal yang sama.[24] Tentu karena kodratnya yang melekat dalam kapitalisme yang mengutamakan akumulasi kapital, rantai pasokan global tidaklah dapat direformasi.

Masalah terbesar dari CSR bukanlah pada soal efektifitas atau ketidakmampuannya dalam memecahkan masalah, melainkan pada caranya yang menggiring kita ke arah yang sama sekali keliru. Bagi korporasi besar, CSR adalah strategi jitu untuk memperoleh legitimasi dan mengalihkan perhatian masyarakat dari dampak-dampak negatif yang ditimbulkan perusahaan bagi sosial dan lingkungan. Aktivitas CSR kebanyakan terfokus pada kegiatan pembangunan komunitas, di mana korporasi memfokuskan pada apa yang mereka sebut sebagai pembangunan menyeluruh’; mereka menyediakan fasilitas kesehatan dan sanitasi, gedung sekolah dan perumahan, serta melatih masyarakat desa dengan keterampilan berwirausaha. Strategi tersebut sangatlah populer dan hegemonik. Melalui program CSR, korporasi memperoleh legitimasi atas aktivitasnya yang menghisap rakyat dan sumber daya alam di banyak negara. Dampak lebih jauh dari kegiatan CSR ini, masyarakat lalu berpikir bahwa kebutuhan mereka atas pendidikan, air bersih, kesehatan, dsb, merupakan tanggung jawab perusahaan, bukan tanggung jawab negara. Tentu saja kesadaran palsu ini memberi ruang bagi negara untuk menghindar dari kewajibannya dalam memenuhi hak-hak mendasar rakyat. CSR juga perlahan-lahan telah mendisiplinkan warga untuk bersikap dalam pola pikir bahwa aturan negara sudahlah usang dan mekanisme pasarlah yang lebih efektif.[25]

Dengan mempromosikan CSRkorporasi beruaha mengubah hubungan industrial di perusahaan menjadi harmonis, sehingga dapat terus melanggar hak-hak dasar buruh tanpa mendapat tentangan berarti. Dengan kata lain, tujuan dari CSR adalah menghibur dan menjinakkan gerakan buruh, konsumen dan masyarakat sipil. Ia juga memiliki misi menjaga kepentingan-kepentingan perusahaan multinasional dalam sistem sub-kontrak internasional. Melalui CSR, perusahaan menjinakkan gerakan buruh dengan menyediakan suatu dasar bagi LSM dan bahkan juga serikat buruh untuk terlibat dalam kerja pengawasan atas proses manufaktur perusahaan multinasional. Akibatnya, banyak LSM dan serikat buruh berpartisipasi dan masuk ke dalam gerbong CSR, melibatkan diri dalam kerja pengawasan serta aktif dalam dialog antarpemangku kepentingan, dengan mengorbankan kerja inti mereka di akar rumput.[26]

Strategi Gerakan Buruh

Ulasan di atas menunjukkan bahwa gerak kapital yang menciptakan model produksi dan pasokan global adalah salah satu tantangan utama gerakan buruh. Sistem tersebut telah membuat kelas buruh, baik di negara-negara dunia pertama maupun dunia ketiga, semakin terepresi. Di dunia pertama – misalnya AS dan Jepang – perekonomian semakin lesu, investasi kian berkurang, dan tingkat upah buruhnya juga turun karena persaingan global. Sektor manufaktur di kedua negara tersebut pindah ke negara-negara yang berupah rendah, yang mengakibatkan berkurangnya kesempatan kerja. Ini terlihat dari kontribusi manufaktur pada Produk Domestik Bruto (PDB) AS, misalnya, yang berkurang dari 28 persen pada tahun 1950an menjadi hanya 12 per sen pada 2010.[27] Di negara-negara berkembang, persaingan antarnegara dalam memperebutkan investasi mengakibatkan lahirnya rezim yang secara sistematis anti-buruh agar tetap berada pada posisi bersaing dalam hal upah murah dan tenaga kerja yang terkendali. Tiga negara Asia yang kini tengah tumbuh pesat meski negara-negara lain stagnan dalam hal pertumbuhan ekonomiCina, India dan Indonesiaterjadi bersamaan dengan pemiskinan yang sudah lama terjadi dan semakin rentannya mayoritas warga di ketiga negara tersebut.

Sistem produksi dan pasokan global juga telah membelah kelas pekerja dengan cara menjalankan proses produksi yang cepat (assembly line) di banyak tempat dan dengan menginformalisasi banyak jenis pekerjaan. Di satu sisi, daya tawar kolektif yang efektif oleh buruh dan komunitas dalam sistem rantai pasokan global ini mengandaikan solidaritas rakyat pekerja yang lebih luas, yang mesti datang dari aliansi lintas sektor. Tetapi di sisi yang lain, sistem pasokan global telah menghambat pengorganisasian buruh, dan pengorganisasian di tingkat pabrik sendiri semakin sulit. Dan seandainya pun serikat tingkat pabrik kuat, namun hanya mengandalkan perjuangan tingkat pabrik saja tidaklah efektif untuk daya tawar kolektif buruh guna berunding dengan korporasi transnasional. Untuk itu, perjuangan tingkat bawah di perusahaan perlu dihubungkan dengan upaya transformatif yang lebih luas, yang dapat diorganisir untuk memperkuat upaya-upaya tingkat nasional dalam rangka menentang sistem produksi global yang terkoordinasi untuk akumulasi kapital.

Kampanye dan aksi menentang korporasi (misalnya merek/brand sebagai satu bagian dari rantai pasokan global), tentu saja harus dilakukan ketika ada pelanggaran hak buruh, perusakan lingkungan, atau perampasan tanah takyat, sebagai salah satu cara melawan sistem. Tetapi, kampanye demikian tidak boleh dianggap sebagai tujuan pada dirinya karena ia tidak akan pernah dapat mengubah sistem secara keseluruhan. Kampanye seperti demikian adalah penting, tetapi jelas tidaklah memadai. Mengubah rantai pasokan global tidak cukup dengan membersihkannya saja. Upaya tersebut membutuhkan strategi komprehensif selain dengan aksi-aksi di tingkat lokal. Karena terdapat perbedaan yang besar dan persaingan antarburuh yang mudah muncul di rantai pasokan global ini, sangatlah penting mengartikulasikan kesamaan kelas buruh secara umum yang bisa membangun dasar bagi solidaritas dan tujuan yang lebih luas untuk meningkatkan kekuatan mereka.

Misalnya, proses akumulasi kapital melalui perampasan haktidak hanya penggusuran atau akuisisi tanah, tetapi juga termasuk pengabaian atas beragam hak rakyat dan pemotongan anggaran publikyang memarjinalkan kebanyakan warga dapat menjadi salah satu tujuan bersama perjuangan. Tapi ini pun mengandaikan ruang politik yang harus direbut sebagai satu langkah yang legitim untuk memperjuangkan hak rakyat, dan di atas semua itu, untuk merebut hak dan kedaulatan rakyat. Dalam situasi seperti ini, ketika nasib kelas buruh baik di negara berkembang ataupun maju terhubung satu sama lain dan karena sama-sama menjadi korban dari sistem produksi global dan kapitalisme, solidaritas kelas buruh akan menjadikan mereka mitra perjuangan dalam melawan tirani kapital. Untuk itu, amat diperlukan satu struktur solidaritas yang demokratis yang berdasarkan kesetaraan. Solidaritas tersebut mesti dibangun atas dasar kerja bersama yang tidak hirarkis di antara gerakan sosial di negara pengirim dan penerima kapital.

Karena rantai pasokan global tidak hanya merepresi buruh, atau hanya berlangsung di tingkat pabrik saja, maka bentuk pengorganisasian buruh selama ini pun semestinya melampaui pabrik atau tempat kerja, agar juga menjangkau para buruh informal dan masyarakat marjinal lainnya. Pengorganisian masyarakat ini adalah agenda penting sebagai perjuangan hak-hak rakyat atas pembangunan yang penuh dan pembangunan potensi-potensi mereka, agar mampu mengebawahkan kapital di hadapan masyarakat. Perjuangan atas fasilitas kesehatan, pendidikan, kebutuhan pokok, dan lainnya adalah elemen yang akan menyatukan semua kelas pekerja dalam perjuangan mereka bersama-sama melawan tirani kapital.[28]***

Catatan



[1] Dalam bentuk yang lebih singkat sebagian dari gagasan tulisan ini pernah diterbitkan dalam versi bahasa Inggris di jurnal perburuhan Asian Labour Update, No 78, Januari-Maret 2011.
[2] Lihat Gereffi, Gary dan Korzeniewicz, Miguel, Commodity Chains and Global Capitalism, Westport CT: Greenwood Press, 1994. 
[3] Lihat Raikes, Philip, Jensen, Michael Friis, Ponte, Stefano, Global Commodity Chain Analysis and the French Filière Approach: Comparison and Critique, Economy and Society, 2000: 29:3, 390-417; Gereffy, Gary, Capitalism, Development and Global Commodity Chain,” dalam Sklair, Leslie, Capitalism and Development, New York: Routledge, 1994.
[4] Dalam analisanya tentang rantai komoditas global (global commodity chain), Gereffi menyebutlkan bahwa rantai komoditas global memilliki tiga dimensi: pertama struktur input-output, yang berarti terhubungnya suatu barang atau jasa bersama-sama dalam suatu rangkaian kegiatan ekonomi; kedua dimensi kewilayahan, yaitu perpencaran ruang atau konsentrasi jaringan suatu produksi dan pemasaran yang terdiri dari korporasi dengan ragam ukuran dan tipe; dan ketiga, dimensi struktur pengelolaan (governance structure), yaitu hubungan otoritas dan kekuatan yang menentukan bagaimana finansial, bahan, sumber daya manusia dialokasikan dan dikelola dalam suatu rantai. Lihat Gereffy, ibid., h.211-31.
[5] Banomyong, R, Supply Chain Dynamics in Asia. ADBI Working Paper 184. Tokyo: Asian Development Bank Institute, 2010.
[6]Indonesian Nike Workers Win $1m in Unpaid Overtime,” Jakarta Globe, 11 Januari 2012.
[7] Lihat LaFaber, Walter, Michael Jordan and the New Global Capitalism, New York: WW Norton, 2002.
[8] “Olympics: 2012 Chiefs Concerned by Reports of Adidas’Sweatshop’ in Indonesia”, Jakarta Globe, 14 April 2012.
[9] Hart-Landsberg, Martin, “Capitalism, the Korea-US FTA and Resistance”, Critical Asian Studies 43:3, 2011, h. 319-348.
[10] Chang, Dae-oup, “The Strategy of Triangular Solidarity: What is International Solidarity for Asian Workers in the Global Factory”, dalam Asian Labour Update, No 65, Oktober-Desember 2007
[11] Hanya di Cina yang bisa menampung ratusan ribu buruh dalam satu pabrik di satu kawasan, seperti lebih dari 400 ribu buruh migran di Sheng Zhen yang bekerja untuk perusahaan pemasok elektronik bermana Foxconn, perusahaan subkontraktor besar asal Taiwan.
[12] Gereffy, loc.cit., h.224-25.
[13] Lihat Gereffy, ibid.
[14] Desakan ini tentu sarat dengan kepentingan korporasi transnasional sehingga sebenarnya aktor utama dalam relasi ini ialah kapital global.
[15] Hart-Landsberg, Martin, loc.cit.
[16] Chang, Dae-oup, Capitalist Development in Korea: Labour, Capital and the Myth of the Developmental State. London: Routledge, 2009, h. 122.
[17] Negara-negara yang pernah menjalankan kebijakan proteksionis antara lain AS, Jerman, Swedia, Perancis, Finlandia, Austria, Jepang, Taiwan dan Korea Selatan. Lihat Chang, Ha-joon, Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism, New York: Bloomsbury Press, 2008, h. 39.
[18] Penerima FDI yang paling besar selama ini adalah Cina yang telah mendapat 22 persen dari total penerimaan negara-negara berkembang sejak tahun 1989. Di Asia, India, Thailand dan Malaysia adalah tujuan FDI paling utama. Lihat Chang, Ha-Joon, dan Grabel, Ilene, Reclaiming Development: An Alternative Economic Policy Manual, London and New York: Zed Books, 2004, h.108-9. Chang, Ha-Joon, 23 Things They Don’t Tell You about Capitalism, New York: Penguin Books, 2010; Ietto-Gillies, Grazia, Transnational Corporations and International Production: Concepts, Theories and Effects, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited, 2005, h.202.
[19] ILO, Labour and Social Trends in ASEAN 2010: Sustaining Recovery and Development through Decent Work, Bangkok: ILO Regional Office for Asia and the Pacific, 2010. 
[20] Kompas, 14 Desember 2011.
[21] Bangladesh labor leader murdered two weeks after international rights victory”, The Global Post, 9 April 2012.
[22] Pamflet kampanye Jaringan Asia untuk Hak Korban akibat Kerja dan Lingkungan (ANROEV/Asian Network for the Rights of Occupational and Environmental Victims).
[23] Lihat Kjellgren, Jessika, Codes of Conduct – A Useful Remedy to Help Garment Workers Reach Quality of Life? A Study from the Perspective of the Indonesian Garment Workers, Union Representatives and Labor-NGOs Who are at the Heart of the Concern, Tesis Sarjana bidang Studi Global (tidak dipublikasikan), Universitas Gothenburg, 2010.
[24] Lihat Asia Monitor Resource Centre, The Reality of Corporate Social Responsibility: Case Studies on the Impact of CSR on Workers in China, South Korea, India and Indonesia, Hong Kong: AMRC, 2011.
[25] Panimbang, Fahmi, “The Reality of Corporate Social Responsibility: Experiences from China, South Korea, India and Indonesia,” dalam ibid.
[26] Panimbang, Fahmi, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Sebuah Kritik: Catatan Singkat untuk Gerakan Buruh,” Jurnal Indoprogress, http://indoprogress.com/2011/01/18/tanggung-jawab-sosial-perusahaan-sebuah-kritik/
[27] Bellamy-Foster, John, McChesney, Robert W., Jonna, Jamil R., “The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism”, Monthly Review, Vol.63 No.6 November 2011, h.27-29.
[28] Lihat Lebowitz, Michael, "The Univying Element in All Struggles Against Capital is the Right of Everyone to Full Human Development". Montlhy Review, Vol.63, No.6 November 2011.



Post a Comment